35 Kepala Desa Mundur dari Parpol - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » 35 Kepala Desa Mundur dari Parpol

35 Kepala Desa Mundur dari Parpol

Written By Admin Raka on Senin, 02 April 2018 | 11.30.00

PURWAKARTA,RAKA - Ketua Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu)  Kabupaten Purwakarta Oyang Este mengatakan, pihaknya mendapati puluhan kepala desa (Kades) dari 15 kecamatan di Kabupaten Purwakarta menjadi pengurus partai politik. Namun, setelah kini para kades tersebut mengundurkan diri.
"Ada 35 kepala desa di 15 kecamatan sudah menyatakan mundur dari jabatannya di struktur partai politik," katanya, kepada awak media, Minggu (1/4).
Menurutnya, jajaran Panwaslu Kabupaten Purwakarta masih terus menyisir keberadaan kades yang ditenggarai menjadi pengurus parpol di dua kecamatan lainnya. "Kita masih menyisir Kecamatan Sukasari. Untuk Kecamatan Purwakarta, karena jumlah desanya hanya satu (sembilan kelurahan), kemungkinan sudah clear. Terbanyak di Kecamatan Bojong ada sekitar 11 kades," katanya.
Mundurnya para kades ini didasari hasil pengawasan ketat dari Panwaslu Kabupaten Purwakarta. Pengawasan tersebut dilakukan sejak masa awal tahapan Pilkada Purwakarta 2018 ini. "Yang dilanggar adalah Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 51. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kepala desa atau perangkatnya dilarang menjadi pengurus partai politik," ucapnya.
Selain pasal tersebut, keikutsertaan perangkat desa ini dijelaskan dalam pasal 52 ayat 1 pada undang-undang yang sama. Jadi perangkat desa yang melanggar larangan tersebut, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tulisan. "Selanjutnya pada pasal 52 ayat 2 nya, jika masih ada kepala desa dan perangkat desa yang 'kekeuh' melanggar sanksinya lebih berat. Akan ada tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian total," ucapnya.
Selain itu, undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pelaksanaan pilkada, kepala desa juga dilarang ikut terlibat. "Apalagi dengan mengkampanyekan pasangan calon tertentu. Jika ada yang ketahuan maka akan dikenakan sanksi pidana," ucapnya.
Pidananya lanjut Oyang, paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan. Sementara denda paling sedikit Rp 600 ribu dan maksimal Rp 6 juta. "Makanya para kades diharapkan berpikir panjang terlebih dahulu, jika akan masuk ranah politik," ucapnya.
Hingga kini, Panwaslu Purwakarta telah melakukan klarifikasi terhadap para kepala desa yang masuk dalam struktur partai politik tersebut. "Jadi kami meminta agar kepala desa bersangkutan untuk mundur dari struktur parpol, jika tidak ingin kena sanksi," katanya.
Ia berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Jangan sampai nanti ada kepala desa yang berhenti akibat kesalahan seperti ini. "Susah kan jadi kepala desa, sebaiknya jangan disia-siakan oleh hal tidak perlu," pungkasnya. (gan)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template