10.707 Warga Karawang Terancam tak Bisa Nyoblos - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » 10.707 Warga Karawang Terancam tak Bisa Nyoblos

10.707 Warga Karawang Terancam tak Bisa Nyoblos

Written By Admin Raka on Rabu, 11 April 2018 | 12.30.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Beberapa hari lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, hingga saat ini ada 10.707 warga Karawang yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dan belum memiliki identitas resmi seperti surat keterangan (suket), yang menjadi syarat hak pilih pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat bulan Juni mendatang. Artinya, jika sampai tanggal 13-19 April nanti belum juga melakukan perekaman, maka hak pilih mereka hangus.
Anggota PPK Kecamatan Cilamaya Wetan Sukarta mengatakan, tahapan pilgub terus berjalan hingga 11-12 April, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) direkap, untuk kemudian nanti ditetapkan jadi DPT oleh KPU. "Sehingga wajar ada arahan bupati agar warga yang belum direkam segera direkam, terakhir pada Selasa (10/4) ini. Karena nanti suket bisa jadi syarat hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik," ungkapnya kepada Radar Karawang, Selasa (10/4) kemarin.
Ia melanjutkan, kalau sampai hari H pilgub masih ada yang belum direkam KTP elektronik dan tidak memiliki Suket, maka hak pilihnya tidak ada. Otomatis tidak bisa mencoblos. "Apalagi di Cilamaya Wetan ini yang belum terekam KTP elektronik hasil coklit (pencocokan dan penelitian) yaitu 354 orang," katanya.
Kasie Pelayanan Kecamatan Lemahabang Ade Saepudin mengatakan, dalam data coklit di Kecamatan Lemahabang, masih ada 330 warga yang belum direkam. "Jangankan fisik KTP elektronik, suketnya saja masih belum ada. Berarti syarat untuk memilih sama sekali tidak ada," tuturnya.
Hanya saja keluh Ade, data KPU yang disodorkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil), kemudian disebar berapa yang sudah direkam dan berapa yang belum, kadang-kadang masih saja ada yang belum tercover. "Iya itu data KPU, kita banyak yang belum direkam juga. Ngebut sih kan ngejar DPT, biar gak masuk DPTb yang bisa nambah repot petugas PPK dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) nantinya," pungkasnya.
Komisioner KPU Kabupaten Karawang Adam Bachtiar mengatakan, seluruh PPS di Kabupaten Karawang melakukan penetapan DPT di tingkat desa sesuai regulasi tanggal 10 April. "Hasil pencoklitan pemilih oleh KPU, terdeteksi ada 10.707 warga yang belum memiliki NIK KTP el, atau belum perekaman atau masih NIK 10.17 (SIAK)," tuturnya.
KPU meminta Pemerintah Kabupaten Karawang segera menindaklanjutinya, karenanya sambung Adam, saat rapat bulan April 2018, Bupati Cellica telah memerintahkan semua camat agar segera melakukan perekaman terhadap penduduk yang belum memiliki KTP el. Sebab penduduk yang belum memiliki NIK e-KTP tidak bisa masuk dalam DPT. Artinya, bagi mereka yang terdaftar dalam DPTb tetap bisa memilih pada saat pencoblosan hari Rabu 27 Juni 2018, sesuai amanat Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 dan peraturan KPU. "Senin Bupati sudah berikan instruksi menindaklanjuti warga yang belum direkam. Bagi yang belum, nanti masih DPTb dan tetap bisa memilih," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template