Surat Dirjen GTK tak Hambat PKKS - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Surat Dirjen GTK tak Hambat PKKS

Surat Dirjen GTK tak Hambat PKKS

Written By Admin Raka on Selasa, 27 Maret 2018 | 12.50.00

KARAWANG, RAKA - Beredarnya surat dari Kemendikbud melalui Surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Tendik Dikdasmen Nomor : 04434/B5/LL/2018 tanggal 23/03/2018 perihal Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) yang ditunjukan ke bupati dianggap tidak menghambat PKKS.
Dirjen Dikdasmen selaku Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, surat jawaban yang dilayangkan adalah merupakan jawaban atas Surat Kadisdikpora Karawang Nomor : 800/04/Disdikpora tanggal 03/01/2018 perihal Permohonan Bantuan Tim Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) yang ditujukan langsung pada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Surat dari Disdikpora yang sudah diterima tersebut langsung direspon dengan mengundang para pejabat Disdikpora Karawang, Ketua MKKS SMP, Ketua K3S SD dan beberapa kepala sekolah ke kantor Kemendikbud di Jakarta pada pertengahan Januari 2018 lalu.
Hamid menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menjelaskan bahwa kepala sekolah dalam PP 19 Tahun 2017 Pasal 54 sudah bukan lagi sebagai tugas tambahan, tetapi tugas langsung melekat sebagai manajer, supervisor dan entrepreneur dalam satuan pendidikan dan tidak diwajibkan lagi mengajar. "Dengan adanya perubahan itu, Kemendikbud langsung merevisi Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 yang secara otomatis tidak berlaku lagi, dimana dalam rancangannya dijelaskan bahwa kepala satuan pendidikan tidak dilakukan periodesasi 4 tahunan seperti sebelumnya. Tetapi dilakukan PKKS yang pada saat itu sedang finalisasi sinkronisasi antarlembaga terkait, karena menyangkut banyak aspek," jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Hamid, pihak Kemendikbud meminta pelaksanaan PKKS ditunda terlebih dulu dengan solusi para kepsek yang masih menjabat dan habis periodesasinya, itu dilakukan Plt oleh yang bersangkutan di sekolahnya masing-masing. Sehingga tidak berbenturan dengan PP 19 Tahun 2017, sambil menunggu proses diundangkannya Permendikbud baru sebagai pengganti Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Karena jika dilakukan PKKS belum memiliki payung hukum yang sah, dan PKKS tidak dimaksudkan untuk memberhentikan masa jabatan kepsek yang disebut terkesan periodesasi, tetapi berlaku bagi semua kepsek yang sedang menjabat walaupun baru sebulan menjabat. "Hal ini juga sudah saya sampaikan ketika saya berkunjung ke SMPN 1 Karawang Barat, dimana hanya satu pejabat Disdikpora Karawang yang hadir yaitu Bapak Kabid PSMP (pada saat itu dijabat oleh Nandang Mulyana)," katanya.
Disamping itu, kata dia, setelah melihat data pokok pendidikan (dapodik) bahwa di Kabupaten Karawang ada kurang lebih 750 kepala satuan pendidikan yang sedang menjabat dengan sebaran 30 kecamatan, pasti membutuhkan waktu yang cukup lama dengan tim yang jumlahnya lebih banyak, secara otomatis membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. "Karena tidak ada anggaran yang khusus untuk melakukan PKKS di Kabupaten Karawang. Untuk menyikapi permohonan Disdikpora, kita harus merevisi anggaran. Itu artinya saya dan jajaran sangat merespon positif permohonan Disdikpora Karawang. Kalau Kadisdik harus tunduk dan taat pada bupati, kalau saya harus tunduk dan taat pada peraturan perundangan yang berlaku di NKRI, dan saya pun harus konsultasi dengan pimpinan yaitu Mendikbud," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se Kabupaten Karawang Raden Darajat membenarkan adanya pertemuan antara Disdikpora Kabupaten Karawang dengan Dirjen GTK Dikdasmen Kemendikbud. Selain dari pejabat Disdikpora, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD, beberapa kepsek dan anggota komite sekolah juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Dirinya mengungkapkan, pertemuan yang digelar santai tapi serius selama beberapa jam itu, membahas beberapa hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan di Karawang. Salah satu yang menjadi pokok utama adalah soal periodesasi Kepsek pada PP Nomor 19 tahun 2017. "Awalnya kita membahas soal seputaran kabar pendidikan Karawang secara umum saja. Lalu langsung menyinggung masalah peridosasi Kepsek. Ya intinya dari pihak Dirjen menyatakan untuk periodesasi sudah tidak ada lagi," ucap Ajat melalui sambungan telepon, Senin (26/3) sore.
Ketua Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Kabupaten Karawang Utik Surtika Dewi juga membenarkan adanya pertemuan itu. Selain Utik, turut mendampingi pula beberapa anggota dari K3S yaitu, Margono, Sunarto dan Darmawan. Sama halnya dengan yang disampaikan Ajat, Utik menyampaikan bahasan yang didiskusikan tidak jauh dari soal periodisasi kepsek.
Hal senada juga disampaikan Kepala SMPN 1 Karawang Barat Rukmana. Saat ditanya mengenai apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kata Rukmana, saat itu pihak Dirjen meminta berkali-kali agar jangan ada periodisasi sebelum ada peraturan pengganti Permendiknas Nomor 28 tahun 2010. "Saya kemarin membaca berita di koran yang mengangkat surat jawaban Dirjen GTK soal PKKS, isinya hampir sama dengan yang disampaikan pada saat mengadakan pertemuan di kantor Kemendikbud waktu itu. Bahkan pak Dirjen pernah datang langsung ke SMPN 1 Karawang Barat dan menyampaikan hal serupa," ungkapnya. (yna)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template