Sengketa Makam Syekh Bentong Berlanjut - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Sengketa Makam Syekh Bentong Berlanjut

Sengketa Makam Syekh Bentong Berlanjut

Written By Admin Raka on Sabtu, 10 Maret 2018 | 19.00.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Komplek makam Syekh Darugem alias Syekh Bentong di Pulomasigit, Dusun Pulobata, Kecamatan Lemahabang, masih disengketakan dua desa. Tidak cukup dengan musyawarah tokoh dari Desa Pulomulya dan Desa Pulokalapa, komplek yang tidak jauh dari makam Syekh Quro itu berlanjut hingga pengaduan ke Komisi A DPRD Karawang dan pendalaman bukti pasca dimekarkannya dua desa di Kecamatan Lemahabang tersebut.
Kades Pulomulya, Odang Akrab mengatakan, pihaknya terus melanjutkan upaya pembuktian agar lahan di komplek makam Syekh Bentong itu kembali masuk ke Desa Pulomulya. Termasuk diantaranya, ia mengadukam persoalan ini ke Komisi A DPRD Karawang untuk ditindaklanjuti. Endingnya, ia inginkan melihat pemetaannya bagaimana yang sesuai dari berbagai pertimbangan. Lebih jauhnya sebut Odang, dirinya ingin rekonstruksi saja ke bawah bukti-bukti yang ada. "Saya ingin rekontruksi saja sebagai buktinya. Selain ke Komisi A saya juga mengadukan tembusannya ke instansi lainnya," katanya.
Menurut Odang, komplek makam Syekh Bentong masuk persil desanya seluas 4.000 meter yang dulu ditukar guling dengan bengkok sejak tahun 1981 saat terjadi pemekaran seluas 2 hektar. Wajar saja jika saat ini pihaknya meminta kembali lahan itu, karena merupakan hak desa Pulomulya. Sebab dulunya irigasi yang jadi perbatasan juga menjorok ke sebelah selatan, dan saat ini beralih ke utara.
Banyak saksi hidup yang saat ini masih siap membeberkan kesaksiannya. Baginya, tidak jadi soal jika Desa Pulokalapa punya bukti kuat bahwa komplek makam Syekh Bentong yang jaraknya hanya sekitar 300 meter dari makam Syekh Quro itu secara sah dan meyakinkan milik Pulokalapa. Karena, diakui Odang, bukti otentik juga memang belum begitu lengkap dimiliki Pulomulya, hanya saja ia siap untuk mencari di Badan Pertahanan Nasional (BPN), KDL dan SK Gubernur yang diminta DPMPD.
Artinya, jika itu milik Pulomulya, maka harus legowo dikembalikan ke Desanya, karena ia hendak membangunkan MCK dan pemugaran lebih untuk lokasi itu. Sebaliknya sebut Odang, jika bukti kuat itu berpihak pada Pulokalapa, ia persilahkan dan legowo jika memang secara syah dan legalitasnya kuat. "Bukan rebutan sih, kita wajar dong minta kembali hak kami yang sejak tahun 1981 era Kades Emong itu ada tukar guling dengan bengkok, ya itu hak kami," katanya.
Kaur Trantib Desa Pulokalapa, Amud mengatakan, silahkan jika Pulomulya ingin meneruskan upayanya, karena Pulokalapa sudah jelas memiliki bukti persil dan SK Gubernur pasca pemekaran bahwa Pengelolaan Pulomasigit itu adalah masih wilayah Desa Pulokalapa. Ia hanya berharap, semua pihak bisa menghormati para sesepuh sejak desa ini induk dengan nama Pulokalapa, karena urusan sengketa ini baiknya tidak banyak di umbar karena sudah jelas. Selebihnya jika ada hal-hal yang mis atau mendapati bagian urusan perparkiran dan keuangan dari para peziarah, diharapkan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Lagi pula tanah aset desa ini dalam DHKP PBB juga tidak ada, dan masuk Pulokalapa. "Hormati saja leluhur kita, urusan miss atau lainnya bisa diselesaikan musyawarah," katanya.
Sementara Camat Lemahabang, H. Hamdani Sip, mengatakan kedua kades sudah di mediasi DPMPD, namun kedua argumennya hanya sebatas dongeng masing-masing kades saja. Karena baik Pulokalapa maupun Pulomulya, sebut Camat tidak punya SK gubernur tentang pemecahan desa Pulomulya dari dari Pulokalapa, karena memang keduanya justru tidak ada yang memiliki SK pemecahan desa tahun 80 an itu karenanya masih buntu. "Pertemuan akan dilanjutkan kembali bila sudah menemukan SK gubernur pemekaran tersebut. Argumen keduanya masih sebatas dongeng saja, tidak ada yang punya SK Gubernur soal pemekaran desa dulunya. Mediasinya akan dilanjut lagi jika keduanya sudah kumpul bukti kuatnya," katanya.
Menurut Camat, bukti surat pada tahun 1957 sebenarnya bisa menguatkan bahwa Pulobata dan Pulomasigit yang didalamnya terdapat makam keramat, wewenang dan tanggungjawabnya adalah untuk Kades Pulokalapa. Bahkan, terakhir, sebut Hamdani, pihaknya juga mengajukan infrastruktur wisata sejarah kepada Pemkan dan dilanjut ke provinsi,  tertulis bahwa komplek makam Syekh Bentong itu masuk Desa Pulokalapa untuk ada realisasi anggaran dari Pemprov. "Kita ajukan ke Provinsi soal pemugaran infrastruktur komplek makam itu sepaket Pulokalapa termasuk Makam Syekh Bentong itu," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template