Pungli Calon Kepsek - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pungli Calon Kepsek

Pungli Calon Kepsek

Written By Admin Raka on Senin, 12 Maret 2018 | 12.00.00

Oknum Disdikpora Dituduh Pungut Jutaan Rupiah

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Calon kepala sekolah (Cakep) di Karawang nampaknya sudah semakin tersulut amarahnya. Selain kebijakan mempertahankan 250 kepsek SD yang habis masa jabatannya sejak Januari dengan dalih PP 19 tahun 2017,  pengurus daerah PGRI Kabupaten Karawang juga dianggap cuek terhadap status mereka yang tak kunjung jadi kepala SD definitif. Puncaknya, para Cakep yang sudah membuat forum tersendiri ini, mulai mengancam membongkar pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) selama seleksi kepala sekolah yang dilangsungkan setahun silam.
Seorang calon kepala sekolah asal Koorwilcambidik Kecamatan Lemahabang yang meminta dirahasiakan namanya mengungkapkan, para Cakep sudah meletup amarahnya. Selain saling tukar pendapat dalam forum, banyak diantara Cakep ini tersulut emosi menyikapi sikap Dinas Pendidikan dan PGRI dengan tameng PP 19 Tahun 2017. "250 kepsek sudah habis masa tugasnya tanggal 12 Januari tanpa harus menunggu SK pemberhentian, sehingga wajar jika para Cakep menganggap bahwa kepsek habis Januari dan bertahan adalah bodong dan dipertanyakan legalitasnya," ungkapnya kepada Radar Karawang, Minggu (11/3) kemarin.
Bahkan, herannya, tunjangan kepsek juga masih dilegalisasi, atas dalih PP yang tidak menyebut satu klausulpun soal periodesasi dan edaran Disdikpora yang terus mempertahankan kepsek lama. "Kalau kami masih belum diberikan kejelasan status, bukan tidak mungkin semua calon kepala sekolah mengungkap praktik oknum Disdikpora pemetik keuntungan saat seleksi, yang besarannya mulai Rp 600 ribuan hingga jutaan," ancamnya.
Senada diungkapkan calon kepala sekolah asal Koorwilcambidik Kecamatan Rawamerta. Sumber yang sama-sama meminta dirahasiakan namanya ini mengatakan, PGRI, BJB dan Disdikpora seperti bersekongkol pro pada kepsek yang periodesasi Januari 2018. "Jika alasan PP 19 tahun 2017, dinas masih tidak jeli. Karena tak satu klausulpun menyebut soal periodesasi, melainkan beban kerja," tuturnya.
Selain itu, katanya, penilaian kepala sekolah yang dijanjikan turun Januari, hingga Maret ini masih nihil. Belum lagi Perda Periodesasi sejak era Dadang S Muchtar belum dicabut. Maka sebut sumber, tidak ada dasarnya kepsek harus terus menjabat saat SK habis sejak TMT (Tenggat Masa Tugas). "Bahkan BJB meloloskan begitu saja bantuan semisal BOS dan tunjangan tanpa ketelitian apakah melanggar sistem perbankan. Padahal kepsek habis SK nya 12 Januari," ujarnya.
Jauh dari itu, sambungnya, dia juga sangat menyesalkan PGRI tidak bisa diandalkan untuk memperjuangkan para calon kepala sekolah, karena cenderung lebih banyak dianggap sukses mempertahankan kepsek yang sudah habis masa jabatannya. "Ini seperti ada persekongkolan," tuturnya.
Jika Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana tidak bisa menyikapi persoalan ini, dia pastikan selain akan menggelar aksi damai menuntut hak para calon kepala sekolah agar segera ditempatkam menjadi kepsek, tidak menutup kemungkinan pihaknya yang merasa dirugikan jutaan rupiah oleh oknum pemetik dari dinas saat seleksi cakep agar lolos, akan terbongkar lewat suara-suara cakep di berbagai kecamatan. "Kalau gak ada respon, kita siap aksi damai, bahkan tak menutup juga buka-bukaan saja penderitaan kami jadi cakep," ancamnya.
Sejumlah ketua PGRI cabang ikut menanggapi ancaman sejumlah calon kepala sekolah tersebut. Ketua PGRI Cabang Telagasari Dede Suherman mengatakan, menurutnya periodesasi sejauh ini belum ada, karena dinas masih menunggu turunan dari PP 19 tahun 2017. Sehingga dalam edaran kepala sekolah yang masanya habis per 12 Januari, masih tetap melaksanakan tugas sesuai tupoksinya. Walaupun banyak desakan dari cakep, itu tak ditampiknya pasti ada. "Namun apa boleh buat aturan yang bicara, apalagi jika sudah menjadi PP. Karena bagi PGRI, baik Cakep maupun kepsek lama adalah sama-sama anggota PGRI. Jika ada anggapan PGRi lebih pro pada yang periodesasi, maka silahkan tanyakan langsung ke kepala Disdikpora," pungkasnya.
Ketua PGRI cabang Lemahabang Uus Usmara mengungkapkan, tidak ada keberpihakan PGRI dalam persoalan ini. Pihaknya selalu mengupayakan memberi pengertian kepada para calon kepala sekolah kaitan aturan dan regulasi yang ada. Dia jamin khusus Lemahabang, masih bisa diatasi. "Kita akan bina dan memberikan pengertian pada mereka. Dan Insya Allah di Kecamatan Lemahabang bisa diatasi," tuturnya.
Sekretaris Disdikpora yang juga Ketua PGRI Kabupaten Karawang Nandang Mulyana mengatakan, bagi Disdikpora dan PGRI tidak ada yang lebih pro pada kepsek periodesasi, atau juga kepada para calon kepala sekolah. "Semua sesuai aturan saja, termasuk dalam hal penilaian kerja kepala sekolah. Dan itu harus ditunggu dengan sabar," tuturnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template