Periodesasi Kepsek Tidak Berlaku - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Periodesasi Kepsek Tidak Berlaku

Periodesasi Kepsek Tidak Berlaku

Written By Admin Raka on Senin, 26 Maret 2018 | 12.30.00

KARAWANG, RAKA - Periodesasi kepala sekolah yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu, terjawab oleh rencana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang menerjunkan Tim Penilai Kerja Kepala Sekolah (PKKS) SD-SMP, yang berasal dari unsur Disdikpora April mendatang.
Gayung pun bersambut, rencana itu ditanggapi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (Dirjen GTK), yang diterbitkan melalui Surat Kementerian Nomor 04434/B5/LL/2018. Surat edaran yang ditujukan kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana tersebut, kabarnya sudah menyebar melalui pesan Whatsapp dan mendapat beragam tanggapan dari kepala sekolah.
Kepala SMPN 1 Karawang Barat Rukmana misalnya, sebagai abdi negara, dirinya hanya bisa menjalankan tugas dengan aturan yang sudah ditetapkan. "Kami sebagai kepala sekolah hanya menjalankan tugas sesuai aturan aja," ucapnya kepada Radar Karawang.
Ia melanjutkan, bagi kepala sekolah yang masih menjabat sebisa mungkin bekerja dengan baik. Karena jika dilihat dari Permendikbud, kepala sekolah bukan guru yang diberikan tugas tambahan. "Dulu kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk mengajar, sekarang tidak," terangnya.
Kepala SMPN 2 Klari Suryono menilai dalam Permendikbud tertulis penilaian kepala sekolah tidak habis karena perioderirasi, melainkan sampai pensiun. "Mudah-mudahan saja, yang penting kita sebagai tenaga kerja bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Dirjen Dikdasmen sekaligus Plt Dirjen GTK Kemendikbud Hamid Muhammad mengungkapkan, Kemendikbud sepenuhnya mendukung rencana Disdikpora dalam melaksanakan PKKS. Hanya saja, pihaknya menilai ada beberapa poin yang perlu dievaluasi. Salah satunya adalah penunjukan tim PKKS yang harus bersertifikat. "Kami menegaskan sekali lagi bahwa periodisasi sudah tidak berlaku. Berikutnya untuk PKKS, tim penilai dari pusat sebanyak 10 orang akan diterjunkan untuk memberikan pelatihan tim dari daerah. Tugas pusat menyiapkan standar dan kriteria untuk keperluan PKKS. Instrumennya disiapkan oleh pusat. Kita akan menyiapkan alat dan tim. Daerah menyiapkan tim yang akan dilatih sebagai pelaksana di tingkat daerahnya masing-masing, karena penilaian menggunakan sistem online dan offline," ungkapnya.
Hamid menjelaskan, dalam rancangan Permendikbud pengganti Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepsek tercantum bahwa jabatan kepsek bisa sampai batas usia pensiun, dengan syarat telah mendapatkan predikat baik dalam masa kinerjanya yang ditentukan melalui PKKS setiap setahun sekali. "Dulu sistem penilaianya kepsek 4 tahunan. Tapi sekarang penilaian akan dilakukan setiap tahun. Jadi ya diharapkan kepsek tersebut bisa bekerja dengan baik, mendapatkan hasil baik dari PKKS. Kenapa dilakukan PKKS setiap setahun sekali? Ya biar ada tantangan. Kepsek benar-benar bisa bekerja maksimal. Kalau hasil PKKS kurang ya bisa kembali menjadi guru," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa periodesasi tidak berlaku lagi, tetapi dilakukan dengan PKKS yang dilakukan setiap tahun. "Jabatan kepsek tidak lagi berdasarkan periodesasi, tetapi berdasarkan hasil PKKS baik online maupun offline. Sedangkan yang berhak melakukan penilaian PKKS adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan menunjuk para tenaga yang memiliki sertifikat PKKS," tegas Muhadjir.
Selanjutnya, Mendikbud menginginkan kinerja guru, kepsek dan pengawas benar-benar profesional. Karena secara peraturan perundangan, yang berhak mengangkat, memberhentikan dan memutasi adalah para kepala daerah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, tidak seenaknya sendiri. Bila ada kepala daerah yang melakukan perlawanan atau pembangkangan terhadap PP 19 tahun 2017, maka berdasarkan kewenangan yang diatur oleh perundangan, Mendikbud berhak melakukan pemblokiran data pokok pendidikan (Dapodik).
Lebih lanjut dia menerangkan, secara kelembagaan, sekolah dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat melalui Kemendikbud menyediakan pembangunan sarana prasarana melalui DAK, membayar gaji ASN guru dan pengawas melalui DAU dalam belanja pegawai, membayar sertifikasi guru, membayar biaya operasional sekolah melalui BOS (bantuan operasional sekolah) yang ditransfer ke pemerintah daerah dan dibukukan sebagai pendapatan daerah. Semua anggaran tersebut masuk dalam anggaran Kemendikbud yang diteruskan kepada pemerintah daerah.
Selain itu, Muhadjir memohon dalam tahun-tahun politik seperti sekerang ini, tidak ditarik-tarik ke ranah politik apalagi menggunakan politik kekuasaan yang tidak terpuji dan adiluhung. "Saya harapkan semua pihak baik masyarakat, guru, kepala sekolah, calon kepala sekolah, penilik, pengawas, para pemangku kepentingan terkait pendidikan dan pemerintah daerah untuk bersabar menunggu diundangkannya Permendikbuud terkait guru sebagai perubahan atas Permendiknas No 28 tahun 2010, yang secara hukum tidak berlaku lagi. Dan mohon kepala daerah tidak melakukan arogansi kekuasaannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundangan dan tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan karena jabatannya," pungkasnya. (yna)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template