Pengadaan Rastra Urusan Bulog - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pengadaan Rastra Urusan Bulog

Pengadaan Rastra Urusan Bulog

Written By Admin Raka on Kamis, 08 Maret 2018 | 19.08.00

KARAWANG, RAKA - Meski tidak menyinggung buruknya kualitas beras sejahtera (rastra) gratis yang dibagikan ke masyarakat miskin, namun Badan Urusan Logistik (Bulog) memastikan tanggung jawabnya hanya sampai di titik distribusi, karena setelah itu sudah bukan urusan Bulog lagi. 
Ditanya perihal itu, Kepala Bulog Divre Jawa Barat M Sugit Tedjo Mulyono, Selasa (6/3), membeberkan mekanisme penyaluran beras sejahtera yang sudah beralih ke bantuan sosial (Bansos). Dikatakan Sugit, dalam mekanisme itu bulog hanya bertugas menyiapkan bahan dan mendistribusikan ketitik distribusi. Setelah sampai tempat selanjutnya sudah bukan tanggung jawab Bulog.
"Kalau kami di bulog hanya sebagai penyedia bahan dan tugas kami menyiapkan bahan. Kami mendistribusikan ke titik distribusi, setelah  dititik distribusi itu bukan kewenangan kami lagi, karena sudah menjadi kewenangan titik ditribusi untuk dibagikan kemanapun kami gak ikut itu," ujarnya saat pisah sambut kapala Sub Divere Karawang, M Syaukani kepada Sulais.
Disampaikan Sugit, kenapa rastra dipindah ke bansos rastra, karena tujuan utamanya bukan lagi dibagi rata tetapi sampai ke penerima manfatnya, sehingga keinginan pemerintah mensejahtrakan masyarakat bener-bener terpenuhi. "Tapi kalau masih di bagi rata, sudah 10 kg masih dibagi dua, itu namanya tidak tercapai kesejahterannya," ungkapnya.
lanjut Sugit, beras rastra, saat ini sudah beralih ke bansos rastra. Artinya kalau rastra di bulog itu dapat subsidi dan kalau subsidi berarti uang pemerintah diberikan ke bulog. Sementara bansos rastra diberikan kepada penerima manfaatnya. sehingga hari ini sudah tidak ada lagi yang menebusan rastra karena mereka sudah di beri gratis. "Kami sebagai operator mengikuti keinginan pemerintah," ujarnya.
Masih dikatakan Sugit, kalau pemerintah sebagai regulatir memutuskan seperti itu maka sebagai operator melakukan, dan dilapangan memang masih melihat ada ketidak seimbangan data, dan hal itu yang menjadi penghambat utama. "Sebenarnya jumlah KPM itu sudah ditentukan oleh menteri sosial. Jumlahnya berapa dan di didistribusikan di kecamatan dan desa. Hal ini yang mengakibatkan ketidak puasan padahal kalau mau jujur ditempat-tempat itu ada juga yang sudah sejahtera dari semula tidak punya menjadi punya begitupun sebaliknya. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template