Pendamping PKH Jadi PPK Wajib Mundur - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pendamping PKH Jadi PPK Wajib Mundur

Pendamping PKH Jadi PPK Wajib Mundur

Written By Angga Praditya on Jumat, 16 Maret 2018 | 13.15.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Desakan untuk menyortir status pekerjaan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dikemukakan. Pasalnya, berdasarkan edaran Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 280 tahun 2013, melarang Pendamping PKH merangkap jabatan penyelenggara pemilu. Saat ini sejumlah Pendamping PKH masih double job di posisi Kesekretariatan, PPS dan operator PPK.
Forum Pendamping PKH Karawang H Asep Jazuli Hamzah mengatakan untuk anggota atau KPM penerima manfaat pada dasarnya, boleh menjadi petugas PPK atau PPS tetapi untuk SDM pendamping sosial, operator pangkalan data (ODB) dan Korcam PKH tidak di benarkan rangkap jabatan menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). "Untuk menjadi anggota PPS boleh rangkap jabatan tetapi kalau PPK tidak boleh," katanya, Kamis (15/3).
Disinggung jumlah pendamping PKH yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu, lebih jauh Asep menambahkan, pihaknya belum mengetahuinya karena belum menerima laporan dari PPK. Tetapi Asep juga menambahkan menjadi anggota PPK atau PPS itu adalah individu masing-masing namun ada tata caranya. Karenanya, bagi pendamping yang merasa jadi penyelenggara pemilu, khususnya di Pendamping PKH ia persilahkan memilih mundur jadi PPK atau mengundurkan diri dari Pendamping PKH.
Sementara itu, Pendamping PKH asal Lemahabang yang juga Ketua PPK setempat, Elam Jajang Lesmana mengatakan, terkait surat edaran itu yang dia ketahui merupakan edaran lama, tetapi jika memang demikian, sebut Elam, dirinya siap-siap saja mundur dari PPK. "Sekarang lagi persiapkan pondasi kuat dulu buat PPK Lemahabang. Setelah itu kalau memang harus mundur saya mundur dari PPK," tegas Elam.
Kepala Dinas Sosial Setyadharma mengatakan, pihaknya berkonsultasi dulu terkait edaran Kemensos itu ke forum pendamping PKH, hasilnya memang seharusnya pendamping PKH yang jadi penyelenggara pemilu mundur. "Setelah koordinasi dengan forum pendamping PKH, ya memang yang double job dilarang, harus mundur," katanya.
Divisi SDM KPUD Karawang, Adam Bachtiar mengungkapkan, soal banyaknya pelantikan susulan PPS baru-baru ini oleh KPUD karena masih banyak kekosongan. Adapun soal maraknya PPS dan PPK dengan latar belakang Pendamping PKH atau pegawai pemerintah lainnya, dalam aturan KPUD tidak ditemukan pelarangannya, namun itu diatur di OPD atau Kementerian terkait. "Kalau di kami tidak ada larangan, tapi di Kementerian terkait memang ada pelarangannya," ungkap Adam. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template