Pegawai Sering Pakai Ojek Online - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pegawai Sering Pakai Ojek Online

Pegawai Sering Pakai Ojek Online

Written By Admin Raka on Kamis, 01 Maret 2018 | 17.50.00

PURWAKARTA,RAKA- Tuntutan ditiadakannya angkutan online di Purwakarta ditanggapi berbeda oleh sejumlah pihak. Ada sebagian yang menyatakan setuju, namun tidak sedikit yang justru menyayangkan aksi tersebut.
Dona Hadiansyah, staf tenaga harian lepas (THL) di salah satu dinas di Purwakarta, mengaku senang dengan adanya layanan angkutan online di Purwakarta. “Mobilitas jadi lebih mudah, karena tinggal pesan. Terus, perjalanan lebih cepat langsung ke lokasi tujuan,” kata ia, Rabu (28/2).
Ia menambahkan, layanan transportasi online juga memiliki kelebihan dari sisi kenyamanan. “Kalau pakai angkutan online, nggak perlu ngetem, jadinya cepat,” katanya.
Staf THL ini, kerap menggunakan layanan transportasi online, baik ojek atau mobil berbasis aplikasi online.
Pantauan Radar saat ini, walaupun sudah adanya himbauan dari dinas perhubungan untuk tidak mengijinkan transportasi online beroperasi, karena tidak memiliki izin yang legal, masih didapati angkutan online beroperasi dengan tidak memakai identitas perusahaan aplikasi online. "Masih beroperasi. Tapi tidak memakai seragam untuk berjaga-jaga dan mengamankan diri supaya tidak ada gesekan dengan ojek pangkalan," jelas pengemudi angkutan online yang tak mau disebutkan namanya.
Ia juga sangat menyayangkan anjuran pemerintah terkait pelarangan transportasi online, karena dianggap menghalangi untuk mencari nafkah. "Kita juga sama-sama cari uang. Mau bagaimana pun kan yang penting uangnya halal, bukan hasil dari hal yang tidak baik," paparnya.
Sebelumnya, saat menerima pengunuk rasa dari sopir angkot dan ojek pangakalan,  Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini mengatakan, keberadaan angkutan berbasis online di Kabupaten Purwakarta dianggap tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Operasionalnya cenderung menimbulkan keresahan dipersaingan usaha angkutan umum. "DPRD akan membentuk pokja yang terdiri dari para pihak yang terkait dengan angkutan umum di Purwakarta. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik yang mengganggu kondusifitas Purwakarta," kata Neng Supartini.
Sementara di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Saepuddin mengatakan, dinasnya hanya sebagai pelaksana secara teknis regulasi di lapangan. "Berkaitan dengan keputusan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah daerah terhadap angkutan online, kita tunggu hasil musyawarah unsur muspida," ujarnya (gan/cr2)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template