KPU Galau Digantung Belasan PPK Rangkap Pekerjaan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » KPU Galau Digantung Belasan PPK Rangkap Pekerjaan

KPU Galau Digantung Belasan PPK Rangkap Pekerjaan

Written By Admin Raka on Sabtu, 31 Maret 2018 | 12.15.00

KARAWANG TIMUR, RAKA -  Sebanyak 14 Anggota PPK dengan latar belakang Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah menyatakan diri mundur dari penyelenggara pemilu beberapa pekan terakhir. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, masih belum menerima surat pengunduran diri tersebut secara resmi dari masing-masing PPK, yang sebelumnya rangkap pekerjaan.
Divisi SDM KPU Kabupaten Karawang Adam Bahtiar mengatakan, meski sudah diketahui 14 anggota PPK mundur secara tertulis di atas materai, karena memilih meneruskan tugasnya di pendamping PKH Kemensos, namun pihaknya urung menerima secara resmi surat pengunduran diri secara resmi dari yang bersangkutan. Pihaknya juga tidak bisa serta merta memanggil yang bersangkutan dan memintai surat pengunduran dirinya, sebab tidak ada aturan penyelenggaraan kepemiluan yang mereka langgar. "Kami belum menerima surat pengunduran diri, kalaupun dipanggil lagi pula gak ada pelanggaran kepemiluan yang mereka langgar. Karena KPU sifatnya hanya memintai keterangan saja, " Kata Adam.
Sekretaris KPU Karawang Geri Sigit Syamroni mengatakan, sepengetahuannya anggota PPK yang mundur karena alasan rangkap pekerjaan baru satu orang. "Baru satu surat yang masuk, nanti dicek lagi," katanya.
Sementara itu, Koordinator Kabupaten (Koorkab) Pendamping PKH Karawang H Asep Jazuli Hamzah melarang para pendamping PKH masih beraktivitas sebagai penyelenggara pemilu atau PPK. "Memang, surat itu sudah dikumpulkan, namun diserahkan ke Dinsos untuk diserahkan ke KPU," ujarnya.
Di sisi lain, seharusnya KPU tidak menunggu saja melihat bawahannya masih rangkap pekerjaan. Sebab, kata Asep, sangat beresiko merugikan pasangan calon dalam hajat pilkada maupun pileg. "KPU bisa dijerat gugatan jika membersihkan penyelenggara pemilu saja tidak bisa," tandasnya.
Ada baiknya, saran Asep, KPU menyurati Dinsos. Harus gerak cepat untuk menghindari beragam gugatan. Karena pihaknya sudah memberikan fasilitas menyelesaikan persoalan rangkap pekerjaan. "Pendamping PKH sudah gak boleh lagi tetap bekerja di PPK, apalagi yang sudah menyatakan mundur. Walau surat belum nyampe KPU, ada baiknya KPU segera surati Dinsos," tandasnya.
Kepala Dinas Sosial Setyadharma saat disinggung kaitan belum sampainya surat mundur dari pendamping PKH sebagai anggota PPK ke KPU, sampai berita ini ditulis yang bersangkutan belum memberikan balasan. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template