Karawang Belum Terang 100 Persen - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Karawang Belum Terang 100 Persen

Karawang Belum Terang 100 Persen

Written By Admin Raka on Senin, 12 Maret 2018 | 12.45.00

KARAWANG, RAKA - Program Jabar Caang 2018 yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, rupanya harus ekstra keras agar rencana itu terwujud. Pasalnya, di Kabupaten Karawang saja masih banyak warganya yang belum menikmati listrik.
Di Kecamatan Tegalwaru saja, dari 9 desa ada 6 desa yang warganya belum teraliri listrik. Sekretaris Camat Tegalwaru Jumria merinci, di Desa Cigunungsari ada sekitar 20 rumah,
Desa Kutalanggeng 20 rumah, Desa
Wargasetra 32 rumah,
Cipurwasari 15 rumah, Desa
Mekarbuana 20 rumah, dan Desa
Cintalaksana 20 rumah. "Warga yang belum memiliki listrik karena keterbatasan ekonomi, termasuk warga tidak mampu," ungkapnya kepada Radar Karawang, Kamis (8/3) kemarin.
Begitu pula di Kecamatan Pangkalan, rata-rata di setiap desanya ada warga yang belum mendapatkan listrik. Mereka pun termasuk dalam kategori rumah tangga miskin. Hal itu dibenarkan oleh Kasie Ekbang Kecamatan Pangkalan Iim Hidayat. Dia merinci,
Desa Tamansari 10 rumah,
Desa Kertasari 22 rumah,
Desa Mulangsari 19 rumah,
Desa Cintaasih 10 rumah,
Desa Medalsari 33 rumah,
Desa Tamanmekar 17 rumah,
Desa Ciptasari 15 rumah, dan
Desa Jatilaksana 11 rumah. "Kondisi perekonomian warga yang terbatas, membuat penerangan belum semua bisa dirasakan warga," ungkapnya.
Iim melanjutkan, untuk sementara warga yang belum memiliki listrik, menggunakan jalur listrik milik tetangga. "Mereka iuran seiklasnya menunggu pengajuan listrik desa program warga miskin," ungkapnya.
Warga Kampung Parakanbadak, Desa Mekarbuana, Didim (50) mengatakan, dengan pekerjaan serabutan serta mempunyai dua putri hidup dalam kesusahan dan serba kekurangan. Selain mempunyai rumah yang tidak layak huni juga untuk sehari-harinya pun sangat kesulitan sehingga dirinya banting tulang hingga larut malam. "Saya sampai tidak sampai pulang, sehingga anak-anaknya pun tidak melanjutkan sekolahnya. Padahal mereka (anak-anak) sangat menginginkan bersekolah," ungkapnya.
Hal serupa juga dialami wilayah pesisir Karawang. Kades Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Mahrus Umar mengatakan, sudah tidak zamannya lagi masyarakat gelap gulita rumahnya. Namun, itu terjadi bila aliran listrik tidak saling berbagi diantara rumah-rumah warga. Beruntungnya, warga di Pasirjaya toleransinya masih tinggi, karena dari 150 keluarga yang belum memiliki listrik sendiri, harus rela nebeng KWH ke tetangga terdekat. Soal pembayaran, dua atau tiga rumah harus patungan Rp 15-20 ribuan per bulan, agar semua tetangga satu hamparan bisa teraliri listrik. Syukur-syukur sebut Mahrus, pemerintah gencarkan pengadaan KWH mandiri secara masal dan tuntas. "Kita ada 150 keluarga yang gak punya listrik, kebanyakan ya nebeng alirannya dengan bayar setiap bulan," katanya.
Senada dikatakan Aruji Atmaja, Kades Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan. Tahun kemarin, desanya dialiri listrik bantuan dari Kementrian Sosial sebanyak 114 kepala keluarga, jumlah itu masih sedikit karena berbenturan dengan kepemilikan tanah dan rumah. Dalam artian bukan tanah sendiri yang mmenempati, tapi di tanah negara atau orang lain. Sehingga sampai saat ini, masih ada 25 kepala keluarga lagi yang belum memiliki aliram listrik secara mandiri. "Kebanyakan nebeng ke tetangga agar listriknya nyala," katanya.
Sementara itu, Humas PLN Area Karawang Ahmad Muldani tidak menampik jika di Kabupaten Karawang masih ada warganya yang belum menikmati listrik. "Biasanya lewat keluarga atau tetangga ambil listriknya tidak menjadi pelanggan PLN. Biasanya di pedesaan," ujarnya.
Saat ini pihaknya telah bekerjasama dengan pemerintah daerah lewat program listrik pedesaan, dimana dananya ditanggung oleh pemerintah untuk pemasangan awal. "Listrik itu ada dua macam. Ada untuk masyarakat umum, ada juga masyarakat yang subsidi, yang membedakan tarifnya," ujarnya.
Untuk yang subsidi kata Ahmad, biayanya dari pemda dari APBN yang dinamakan dengan listrik pedesaan. Pihaknya  hanya melakukan pemsangan saja, dan yang umum belum terlistriki biasanya itu dikarenakan masih bangun rumah yang belum ada biaya untuk pemasangan. "Kalau kita sih harus memberi energi kepada warga yang telah memiliki surat-surat rumahnya beres. Beda dengan kalau warga yang ada di tanah yang bukan tanah sendiri, jika kalau dipasang kita yang disalahkan. Semisal kepada Perhutani dulu. Saya minta dalam pemasangan lisdes agar bisa selektif lagi, contoh seperti warga yang ada di tanggul. Kita gak bisa pasang lagi karena menyalahi (aturan)," ujarnya. (yfn/rud/apk)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template