Kades Minta Pilkdes Selesai Pilgub - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kades Minta Pilkdes Selesai Pilgub

Kades Minta Pilkdes Selesai Pilgub

Written By Admin Raka on Selasa, 13 Maret 2018 | 19.15.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Puluhan Kepala Desa yang tergabung dalam organisasi APDesi, Fordeska dan Baladewa, kompak mengepung Kantor Bupati Karawang, Senin (12/3). Selain menolak hajat Pilkades digelar Oktober 2019, para pimpinan pemerintah desa itu juga meminta Pilkades angkatan 67 ini lebih dimajukan pelaksanaannya setelah Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 nanti, atau sebelum SK ke 67 Kades habis Desember tahun ini.
Humas Apdesi Karawang, H Udin Abdul Gani mengatakan, aksi yang dilakukan para Kades hanya menuntut agar Pilkades bisa dilaksanakan setelah Pilgub tahun ini. Walaupun sebut Udin, SK 67 Kades berakhir Desember, tidak ada salahnya jika hajat Pilkades ini di majukan lebih dulu seperti halnya Pilkada DKI, karena walaupun Ahok - Djarot belum habis jabatan tetapil Pilkada bisa lebih awal.
Pertanyaaannya, mengapa Pilkades tidak bisa, apalagi dasarnya, pelaksanan Pilkades ini selalu dihimpit oleh hajat nasional seperti Pilgub, Pileg dan Pilpres. Karenanya, ketimbang Kades diberhentikan Desember, sementara Pelaksanaan Pilkades itu bulan Oktober 2019, lebih baik dimajukan tetap ditahun 2018 ini, apalagi kalau Pilpres sampai dua putaran, bisa jadi Pilkades itu dilaksanakan loncat ke tahun 2020. "Kita tuntut Pilkades ini dilaksanakan segera tahun ini setelah Pilgub, kalau DKI saja bisa, kenapa Pilkades enggak. Soal anggaran kan bisa di siasati di Perubahan," ujarnya.
Sementara itu, Kades habis jabatan Desember 2018, Herman Syuhada memilih tidak ikut dalam aksi 67. Menurut Kades Mekarmaya ini, ia mendorong saja rekan Kepala Desa melakukan aksi tuntutan Pilkades di percepat. Namun baginya, kapapun Pilkades, mau habis Pilgub, Habil Pilpres bahkan tahun 2020 sekalipun siap-siap saja. Karena poin yang terpenting baginya adalah, soal pengganti Kades setelah diberhentikan berdasarkan SK Desember ini.
Seharusnya, saran Herman, hal ini juga menjadi perhatian rekan Kades lainnya untuk diperjuangkan dalam aksi, karena dalam aturan, konon kabarnya Pjs Kepala Desa harus dari PNS, hal ini justru membuka peluang bagi PNS bermain dan berburu jabatan Kades dengan masa yang cukup panjang, sebab, secara pribadi dirinya kurang setuju karena seperi era orde baru saja. Seharusnya, Pjs itu dari Sekdes yang tahu medan dan administrasi pemerintahan desa dimasa transisi.
Jika Calon Gubernur incumben maju, maka Wakil atau Sekdanya jadi Plt, bahkan kalau Mendagri menyusupi Plt Bupati dan Gubernur dari Polri saja dikritik, sama hal nya dengan di Desa, bukannya PNS, tetapi Sekdes yang layak jadi Pjs atau Plt. "Tidak ikut, tapi kita support saja. Poin yang lebih penting yang harus diperjuangkan itu ya soal Pjs pengganti Kadesnya itu, regulasinya harus di evaluasi," Ungkapnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Karawang Indryani ST mengatakan, pelaksanaan Pilkades  bisa dilaksanakan kapanpun. Namun yang penting diperhatikan adalah dua hal, yaitu regulasi dan Anggaran. Kalau masalah terlaksana atau tidaknya ada di kepala daerah bisa tidaknya untuk merubah regulasi Perbup yang sudah ada. Kemudian dari sisi anggaran, memang Pilkades sebis Pilgub masih bisa di posting di anggaran perubahan, walau ini nanti akan menjadi catatan buruk dan beresiko dalam hal perencanaan kegiatan, sebab sebut Indriyani, sejumlah OPD sudah menginput e planning kegiatan pilkades di tahun 2019, bukan 2018. "Bisa dan sah saja, cuma dua hal penting ini harua diperhatikan yaitu anggaran dan regulasinya," pungkasnya.
Sekretaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi mengklaim, bahwa tuntutan Pilkades habis pilgub sudah diakomodir Pemkab. Disinggung soal Anggaran, Alex mengaku bahwa Anggota DPRD sudah siap menyanggupi nanti di ABT. Kemudian soal regulasi, tetap saja, para Kades harus menunggu keputusan Bupati, karwna kapasitas para Kades hanya bermohon,  tapi kalau tidak sampai dikabulkan, kemungkinan akan ada aksi ada jilid 2. "Nanti di ABT tadi pihak dewan sudah menyanggupi, alhamdulillah tuntutan kita di akomodir, walaupun nunggu keputusan Bupati, kalau gak dikabulkan ya aksi jilid 2 meureun," katanya (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template