Ebeh Halim Dukung Kades Naik Gaji - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Ebeh Halim Dukung Kades Naik Gaji

Ebeh Halim Dukung Kades Naik Gaji

Written By Admin Raka on Sabtu, 03 Maret 2018 | 15.30.00

KLARI, RAKA - Berbagai pernyataan disampaikan oleh sejumlah kepala desa terkait permintaan kenaikan gaji kepala desa. Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Karawang Abdul Halim yang merupakan Kepala Desa Duren, Kecamatan Klari.
Ebeh, sapaan akrab Abdul Halim, menilai jika sifatnya pengajuan untuk kenaikan gaji kepala desa wajar wajar saja. Karena jika mengacu pada Undang Undang No 22 Tahun 1999, Undang Undang No 32 Tahun 2004, Undang Undang No 6 Tahun 2014, kepala desa berhak mendapatkan tunjangan yang disesuikan dengan upah minimum kabupaten masing-masing. Karena UMK Karawang sebesar Rp 3.919.291,19, maka setidaknya diangka itu. Namun tak wajar kata dia, jika kepala desa meminta kenaikan gaji sampai jauh melebihi UMK dengan nominal diatas Rp 7 sampai Rp 8 juta, apalagi belasan juta. "Sekarang gaji kepala desa Rp 3 juta, kalau naik Rp 4 sampai Rp 5 juta wajar di atas UMK sedikit," ucapnya.
Menurutnya rasional jika setiap kepala desa meminta haknya untuk kenaika gaji. Sebab diketahui sendiri kata dia, tugas dan kewajiban kepala desa berbeda dengan tenaga atau buruh pabrik yang bekerja selama 8 jam. "Kalau kepala desa kerjanya longshif, tidak ada batasan kalau ada warga yang sakit kepala desa juga yang harus mengurusya, belum lagi keperluan masyarakat yang lainnya," ungkapnya.
Tak hanya itu kata Ebeh, terkait beras sejahtera yang sedang ramai diperbincangkan dan menuai banyak polemik kepala desa. Bagi dia tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan bantuan hibah beras sejahtera tersebut. Selama berbentuk bantuan dan hibah tidak ada alasan bagi kepala desa untuk menolaknya. "Salah juga kalau ditolak, bantuan itu harus sampai kepada keluarga penerima manfaat," ungkapnya.
Soal pendistribusian dia juga bercerita bahwa sejak dulu sistem pendistribusian memang sudah salah sejak masih nama beras miskin atau raskin. Menurutnya data penerima bantuan atau manfaat tidak harus mengikuti aturan dari pemerintah atau kementrian sosial yang mengacu pada data BPS yang diambil dari tahun 2014 lalu. "Data dari mereka tidak selalu update karena diambil 4 tahun yang lalu, jadi wajar saja jika pendistribusian beras bisa berubah oleh kepala desa yang disesuaikan dengan kondisi saat ini," ungkapnya.
Tidak hanya itu, bahkan sejak raskin yang memiliki jatah beras perkepala keluarga sebesar 15 kilo dulu pernah ada desa di Kabupaten Karawang yang membagikan tiga liter per kepala keluarga. Jadi wajar saja jika banyak perubahan pada pendistribusiannya. "Mungkin saat itu, data dari Kementrian Sosial tidak sesuai dengan kondisi warga saat ini," pungkasnya. (yna)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template