Dewan Soroti Gedung Pemda yang Tidak Punya SLO - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dewan Soroti Gedung Pemda yang Tidak Punya SLO

Dewan Soroti Gedung Pemda yang Tidak Punya SLO

Written By Admin Raka on Kamis, 08 Maret 2018 | 19.12.00

PURWASARI, RAKA - Adanya pernyataan dari Eddy Djunaedy, Ketua Forum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Karawang terkait gedung pemerintahan daerah tidak memiliki sertifikat like operasi (SLO) disoroti anggota dewan. Anggota Komisi C DPRD Karawang Saepudin Permana mengaku akan menindaklanjuti kabar tersebut untuk mengecek kebenaranya.
"Kroscek dulu kebenarannya, kalau memang belum mempunyai SLO segera perbaiki, jangan sampai pemda memberikan contoh  yang kurang baik kepada masyarakat," ujar Aep sapaan akrab Saepudin Permana.
Menurutnya, karena anggota dewan memiliki kewenangan untuk mengontrol kinerja eksekutif, maka langkah yang akan dilakukan adalah pengecekan dengan melakukan pemanggilan keberbagai pihak, seperti PLN, Kabag Umum dan yang lainnya. "Tidak harus cek lapangan, cek ke pihak yang terkait saja, karena ini kaitan dengan teknis maka komisi C akan memangil PLN," jelas politisi Golkar yang tinggal di Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari.
Sementara humas PLN Area Karawang Ahmad Muldani menyampaikan, sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, SLO menjadi syarat wajib bagi gedung atau bangunan yang akan dialiri arus listrik. "Memang harus ada SLO nya sekarang mah. Kami (PLN) tidak boleh memberikan sambungan listrik jika rumah, atau gedung atau bangunan itu tidak memiliki SLO," terangnya.
Meski demikian, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SLO bukan PLN melainkan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR). "Di Karawang ada empat LIT-TR," ucapnya.
Ditambahkan rekan kerjanya Imam Hanafi, ada sanksi yang diberlakukan jika bangunan tidak memiliki SLO namun aliran listrik tetap masuk. Untuk sanksinya sendiri diberikan kepada pihak yang terkait baik itu yang menyambungkan maupun yang memiliki bangunan. "Sanksinya paling banyak Rp.500 juta," ujarnya.
Sebenarnya ada sanksi pidana penjara bagi yang melangar, namun sanksi tersebut dibatalkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Namun, sanksi denda ini tidak berlaku bagi pelanggan instalasi listrik rumah tangga.
"Tapi untuk lenih kelasnya silahkan ke LIT-TR," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan dari beberapa gedung yang ada di lingkungan Pemda Karwanag, hanya satu gedung yang punya SLO yaitu gedung Asda I.
Sedangkan Kabag Umum Setda Karawang Yayat Hidayatullah membantah tudingan tersebut, karena menurutnya mayoritas gedung di lingkungan kesekretariatan daerah sudah memiliki SLO, hanya tinggal beberapa gedung saja yang belum. "Mayoritas sudah punya SLO, yang belum tinggal Aula Husni Hamid, itupun sudah dilakukan pengecekan," ujarnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template