Bupati akan Tegur Kepala BPN, Ingin Tahu Alasan Penundaan Pelantikan Camat Pejabat PPAT - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Bupati akan Tegur Kepala BPN, Ingin Tahu Alasan Penundaan Pelantikan Camat Pejabat PPAT

Bupati akan Tegur Kepala BPN, Ingin Tahu Alasan Penundaan Pelantikan Camat Pejabat PPAT

Written By Angga Praditya on Kamis, 22 Maret 2018 | 15.30.00

KARAWANG TIMUR, RAKA - Bupati Karawang dr Cellica Nurachadiana akan menegur Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Hadiat Sondara karena sampai sekarang belum melakukan pelantikan terhadap camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Bupati ingin tahu alasan penundaan pelantikan tersebut. 
"Termakasih loh infonya, insya allah akan aku langsung tindaklanjuti terkait masalah camat yang belum dilantik jadi PPATS tersebut," ucap bupati, Rabu (21/3). Bupati mengaku bersyukur dapat informasi bahwa bawahannya yang sudah dilantik itu ternyata belum resmi dilantik jadi PPATS oleh ATR/BPN.
Karenanya, agar pelayanan pertanahan tidak terhambat, bupati memastikan akan langsung menindaklanjutinya ke BPN. Apalagi untuk melantik Camat sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebenarnya tidak sulit. Hanya dengan dasar foto Copy SK Camat, syarat menjadi PPATS dinilai cukup memenuhi untuk segera digelar pelantikan.
Sementara Sekretaris Komisi A DPRD Karawang Indriyani ST megatakan SK PPATS camat harus segera dikeluarkan karena jabatan itu terkait terhadap pelayanan masyarakat.
"Sebenarnya ini diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permen Agraria Nomor 4 tahun 1999, dimana Camat yang bersangkutan melaporkan pengangkatannya sebagai Camat kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat, dengan melampirkan salinan atau foto copy keputusan pengangkatan tersebut. Turunannya mengenai itu ada di PP Nomor 37 tahun 1998," jelas Indriyani.
Atas dasar itu, lanjut Indriyani, seperti yang ia baca, seharusnya setelah mendapatkan SK Camat, secara otomatis bisa melaporkan dan dilantik menjadi PPATS dengan segera. Memang tidak ada batasan waktu dalam Permen Agraria tersebut kapan waktu pelantikannya, namun diupayakan agar bisa dilaksanakan segera. Jangan sampai sebut Indriyani, hanya gara-gara belum dilantik jadi PPATS, pelayanan kepada warga Karawang terhambat. "Mekanismenya kan jelas bahwa SK camat menjadi landasan BPN/ATR mengeluarkan PPATS, tidak perlu syarat lain," katanya.
Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang R. Ombi mengatakan, di kecamatan yang sebelumnya kosong dan Camatnya juga masih Pelaksana Tugas (PLT), urusan pertanahan belum bisa dilakukan optimal karena Camat dengan status Plt tidak bisa tandatangan di lampiran PPAT. Baik urusan ajuan Akta Jual Beli (AJB) maupun sertifikat.
Begitupun saat ini, seperti di Cilebar misalnya, Camat definitif sudah terisi pasca pelantikan mutasi awal Februari lalu, sayangnya masih belum bisa tandatangan di PPAT, karena dasarnya yang bersangkutan masih belum dilantik sebagai PPATS oleh BPN/ATR. Untuk itu sambung Ombi, ia meminta Pemkab dan BPN untuk segera dan cepat melantik Camat, apalagi Cilebar sudah mengajukan lama. "Pelaksana tugas tidak bisa, sekarang ada camat juga masih tidak bisa tandatangani PPATS, tolong ini disegerakan," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template