UPTD Perhubungan Tidak Transparan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » UPTD Perhubungan Tidak Transparan

UPTD Perhubungan Tidak Transparan

Written By Admin Raka on Senin, 05 Februari 2018 | 15.30.00

KARAWANG,  RAKA - UPTD Perhubungan Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang dinilai tidak transparan soal perparkiran di Perumahaan Umum Puri Telukjambe, Desa Sinrnabaya, Kecamatan Telukjambe Timyr. Gara-gara itu juga nyaris terjadi kerusuhan antara warga perusahaan yang disebut-sebut menerima kuasa pengelolaan lahan parkir di kawasan perumahaan tersebut.
Tidak transparansinya UPTD Perhubungan Dishub yang berada di terminal Klari tersebut diungkapkan langsung Sekretaris Dinas Perhubungan Nunu Nugraha, yang akan menempati posisi terbarunya sebagai Sekretaris Dinas Sosial (Sekdinsos) Kabupaten Karawang, akhir pekan (4/2) kemarin. "Dishub menugaskan UPTD Perhubungan akan masalah perparkiran di kawasan Perum Puri Telukjambe itu. Jika memang terjadi konflik sosial, kita akan evaluasi, lagi," ujar Nunu sebelum dilakukan mutasi.
Nunu mengatakan itu ketika berada di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang. Saat ini Dishub dalam upaya meningkatkan Pendapatkan Asli daerah (PAD). "Dari sektor perparkiran di seluruh kabupaten Karawang PAD yang terserap mencapai 10 Miliar dalam setahun. Baik yang terserab dari desa, kelurahan maupun kecamatan," papar Nunu.
Ditandaskan Nunu, dalam pelaksanaan pengutan PAD Dishub menugaskan UPTD Perhubungan yang memgelola perparkiran. Jika ada yang minat dibuatkan kontrak kerjasama, melalui UPTD. Jika hasilnya malah justru petaka, maka akan dilakukan evalusi sehingga masalah itu dapat terminimalkan. "Tufoksinya dari UPTD dilakukan sosialisasi, karena prinsip tim dari UPTD, mengaku stafnyalah yang lalai, tetapi soal perparkiran di Telukjambe itu resmi," paparnya.
Masih dikatakan Nunu, acuan dari UU retribusi menyebutkan pihak Dishub memiliki kewajiban untuk mendapatkan retribusi dari setiap pengelola parkir sebagai sumber pemasukan PAD. Sehingga kedepan jika terjadinya konflik di suatu wilayah Dishub memastikan akan dilakukan evaluasi. "Kita punya tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab ke PAD target kita 10 M. Jika masih ada konflik sosial, kita akan sosialisasikan ulang," paparnya.
Seperti diinformasikan sebelumnya, pengelolaan perparkiran di Kawasan Perum Puri Telukjambe, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, kisruh. Penerima perintah pengelolaan lahan parkir yang dikeluarkan Dinas Perhubungan menjadi tidak jelas setelah beredar surat perintah tandingan yang disebut-sebut, dinas itu juga yang mengeluarkan. Alhasil, meski belum memicu terjadinya kerusuhan namun suasana tegang tergambar disekitar lokasi.
Selama lebih dua tahun ini pengelolaan parkir di Perum Puri Telukjambe dikelola Karang Taruna dan masyarakat setempat. Dari pengelolaan tersebut setelah kewajiban menyetorkan pendapatan ke UPTD Dinas Perhubungan, masyarakat Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur memiliki mobil ambulans selain ada juga pemasukan untuk kas desa. Namun entah kenapa mendadak UPTD itu mengalihkan pengolaan kepada CV Indah Jambe Raya melalui surat kuasa pengelolaan. Tetapi yang membingungkan pemerintah desa setempat juga mendapatkan surat kuasa pengeloaan yang sama yang dikeluarkan UPTD Perhubungan Dishub. Hal inilah yang memicu konflik hingga nyaris berbuntut kerusuhan di lokasi tersebut. (apk)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template