UPK Diusulkan Jadi Koperasi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » UPK Diusulkan Jadi Koperasi

UPK Diusulkan Jadi Koperasi

Written By Admin Raka on Senin, 26 Februari 2018 | 17.30.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Pengelola UPK eks Program PNPM nampaknya masih menimang-nimang statusnya di tahun ini setelah namanya disebut sebagai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Pasalnya, UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memberlakukan pilihan agar semua LMK merubah statusnya dengan opsi pilihan, yaitu berupa Perseroan Terbatas (PT) Swasta atau Koperasi.
Sekretarus UPK Singaperbangsa Kecamatan Cilamaya Kulon, Nurhadi Saputra mengatakan atas perubahan status UU LKM yang merambat ke UPK, baik menjadi PT atau Koperasi, masih menjadi dilematis akibat regulasi yang belum sempurna dan saklak. Sehingga ada yang setuju, ada juga yang tidak, karena masing-masing wilayah kecamatan beda-beda karakter sosialnya.
Bahkan UPK ada yang sudah jadi koperasi, seperti di UPK Telukjambe Timur dan ada juga yang jadi bumdes bersama, seperti UPK Purwasari. Sementara yang lainnya diakui pria yang akrab disapa Phestol ini, masih mengikuti perkembangan dinamika yang ada dan menunggu arahan dari UPK DAPM NKRI yang merupakan forum asosiasinya. "Kabupaten lain UPK nya sudah jadi koperasi seperti Tasikmalaya dan Cirebon, kalau kita masih menunggu arahan," katanya.
Dekopinda Karawang, sebutnya, tidak mengarahkan agar UPK beralih jadi koperasi tetapi hanya menawarkan, dalam artian bagi UPK yang mau jadi koperasi, maka dipersilahkan, karena nanti diyakininya Dekopinda akan mendampingi dalam prosesnya. Disinggung apakah UPK Singaperbangsa Cilamaya Kulon hendak beralih juga jadi Koperasi, Phestol belum bisa memastikannya, karena tindak tanduknya tetap akan dikembalikan dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) baiknya arah UPK ini mau kemana, karena demi kebaikan aemua pengelola dan kelompok bersama.
sebab, awal bulan Februari ketika  asosiasi UPK DAPM NKRI berkordinasi tentang kelanjutan status, justru pihak Kemendes memaksakan agar UPK ini jadi Bumdes bersama, bukan koperasi atau juga swasta (PT). "Bagi kita UPK tidak masalah mau jadi Bumdes bersama atau apapun, karena yang penting adalah petunjuk teknis operasional pengelolaan dan dasar hukumnya harus jelas dulu. Jamgan sampai keberadaan UPK yang sudah eksis malah dijadikan boneka politik oleh elit tertentu yang mempunyai kepentingan politik," pungkasnya.
Ketua Dekopinda Karawang H Warman mengatakan UPK adalah Lembaga keuangan bukan bank, maka menurut edaran Bupati LKM sudah harus menentukan pilihannya, yaitu antara swasta menjadi PT yang perizinannya ditempuh melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau menjadi Koperasi yang perizinannya langsung ke Kementrian Koperasi dan UKM. Dua-duanya, sebut Warman, memiliki konsekwensi bagi UPK yang memiliki aset dana milik masyarakat ini paska program, sementara yang berbadan hukum sebelumnya, adalah legalitas asosiasinya saja.
Menyikapi ini lanjut mantan Ketua Komisi A DPRD Karawang ini, UPK dipersilahkan memilih yang lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat. Apalagi dana yang tersimpan jadi aset itu dana amanah masyarakat, ada baiknya Saran Warman beralih statusnya ke Koperasi saja, dimana MAD nantinya berganri kadi RAT juga kelompoknya adalah menjadi anggota Koperasinya. Karena Koperasi, merupakan amanat pendiri bangsa, dimana ekonomi masyarakat harus dibangun usahanya melalui Koperasi ini. "Percepaat pemerataan, maka saya sarankan UPK ini masuknya ke koperasi saja. Memang tidak ada tempo waktu tapi sesegera mungkin harus menentukan pilihan," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template