Tindak Pengembang Nakal - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Tindak Pengembang Nakal

Tindak Pengembang Nakal

Written By Admin Raka on Jumat, 02 Februari 2018 | 16.45.00

KARAWANG TIMUR, RAKA - Tindakan Lurah Palumbonsari yang berencana memanggil 16 Depelover Perumahan di wilayahnya untuk memetakan kepatuhan regulasi, di dukung Camat Karawang Timur, Elli Laeli Komala S.Sos.
Kepada Radar Karawang, Mantan Camat Lemahabang itu mengatakan, upaya pemanggilan terhadap para developer merupakan tindakan yang harus didukung, apalagi menyangkut kepatuhan pada regulasi yang selama ini diberlakukan. Lurah dalam hal ini sebut Elli, ingin mengidentifikasi sejauh mana para pengembang yang sudah mendirikan perumahan bertahun-tahun di wilayahnya mematuhi peraturan. Termasuk sarana Fasilitas Umum dan Fasilitas Khusus (Fasos - Fasum) yang selama ini konon masih belum dilaporkan pengembang ks Bappeda, termasuk soal pemecahan PBB yang belum tuntas. "Selama untuk memetakan kepatuhan dan regulasi, kita dukung upaya yang dilakukan Lurah," katanya.
Elli menambahkan, Pemkab baru-baru ini sering menggemborkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peraturan ketenagakerjaan dilingkungan perumahan, artinya jika ada yang dilanggar pihak developer, sangat wajar baik tingkat kelurahan sebagai kepanjangan tangan Pemkab mempertanyakannya. Oleh karenanya, sambung Elli, regulaai apapun yang sudah ditetapkan Pemkab, maka harus bisa dipatuhi, tanpa kecuali Kelurahan yang hendak meluruskan kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi pengembang, bukan dalam artian menghambat investasi. "Pada intinya Kelurahan dan lingkungan juga inginkan pengembang taat aturan, kita sih dukung-dukung saja," ungkapnya.
Sebelumnya, Lurah Palumbonsari, Farida Setyanti mengatakan, pihaknya berjanji menyurati semua pengembang perumahan yang ada di Palumbonsari, karena dari 16 yang ada, 12 diantaranya memamg masih aktif dalam artian berpenghuni penuh. Namun, alangkah naifnya, ternyata Fasus Fasum yang ada sejauh ini masih belum dilaporkan ke Bapeda, akibatnya, jika Fasum dan Fasus belum dilaporkan, Pemkan tidak mungkin menggelontorkan bantuan sarana infrastrukturnya ke komplek-komplek tersebut, ada yang inginkan PJU, Drainase dan sarana lainnya, namun selama Fasus itu belum dilaporkan, realisasi infrastruktur tidak akan terwujud.
Untuk itu, sebut Farida, ia berencana menyurati semua Pengembang untuk duduk bersama, jika masih mangkir, ia pastikan untuk mendatangi sendiri ke Depelover bersangkutan. Disamping itu juga, kewajiban Developer selama ini sudah dilunasi sama BTN, karena pemilik rumah itu bayarnya langsung ke BTN, karenanya tanggungjawab atas PBB hingga pelaporannya ke Bapeeda, sejauh ini mengapa masih diabaikan. "Saya akan panggil semuanya, kalau masih tidak koperatif saya sendiri yang akan mendatangi para Depelover ini," tandasnya.
Sebagai tuan rumah sebut Farida, baik develover maupun warga luar yang tinggal di perumahan harus ikuti aturan dan tata tertib yang diberlakukan, karena hal itu ada dalam UU Nomor 23 tahun 2003 dimana syarat khusus semua warga patuhi aturan. Jika masih ngeyel, akan ada penindakan selanjutnya. "semua harus ikuti aturan, ini urusan pembangunan, jangan dibiarkan begitu saja," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template