Satpol PP dan Panwas Tidak Kompak - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Satpol PP dan Panwas Tidak Kompak

Satpol PP dan Panwas Tidak Kompak

Written By Admin Raka on Selasa, 20 Februari 2018 | 18.00.00

KARAWANG, RAKA - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) saling lempar tanggung jawab dengan Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) terkait spanduk dan baliho di depan kantor Pemda Karawang. Alat peraga itu bukan saja menghadirkan kesan kumuh tetapi juga dianggap tidak pantas bergelantungan di lokasi tersebut. 
Kasi Dalops Satpol PP Kabupaten Karawang Yophie P.S menyampaikan, keberadaan spanduk dan baliho itu bukan dibiarkan, namun untuk dilakukan penertiban, saat ini karena sudah masuk masa kampanye untuk pasangan calon Gubernur Jawa Barat, pihaknya jadi ragu-ragu untuk bertindak lantaran yang bertanggung jawab itu sekarang ini adalah panwas.
"Sekarang sudah masuk masa kampanye, harusnya kalau ada pelanggaran soal parpol, panwas minta bantuan kita, karena itu kewenangnan panwas. Panwas koordinasi dengan kita, kalau adanya baliho yang melanggar itu," ujar Yophie kepada Radar Karawang, Senin (19/2). Keberadaan baliho dan spanduk tersebut dianggap tidak mencerminkan nilai-nolai keindahan dan kenyamanan kantor pemerintahan.
Namun ketika dimintai pendapatnya dengan banyaknya baliho dan spanduk yang masih bergelantungan di sejumlah titik di wilayah perkotaan, Yophie malah mengatakan pihaknya khawatir salah bertindak ketika mengambil tindakan. Alasannya karena sudah masuk masa kampanye cagub dan cawagub. Untuk itu seharusnya penindakan kewenanganya ada di panwas.
"Kewenangannya di Panwas kemudian laporan ke kita. Disana ada pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Laporan dari panwas kita tindak lanjuti lalu bersama panwas kemudian diangendakan mana yang pelanggaran. Baru kemudian dilakukan penindakan,  kita mendampingi panwas untuk penertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti itu, yang nanatinya barangnya disimpan dipanwas," ujarnya.
Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Karawang Syarif Hidayat justru menyampaikan sebaliknya. Menurut dia dasar hukumnya penertiban itu adanya di satpol PP untuk melakukan penindakan terhadap banyaknya baliho dan spanduk di depan pemda Karawang. "Dasar hukumnya penindakan Alat Peraga Kampanye (APK) itu ketertiban, keindahan dan keamanan (K3). Kecuali sekarang ini masa kampanye dari 15 Februari sampai 23 Juni nanti yang terpasang itu untuk APK ditentukan oleh KPU," ujarnya.
Kata Syarif, untuk keberadaan baligho dan spanduk yang dinamakan Alat Peraga Kampanye berbeda dengan Alat Peraga Sosiaslisasi (APS), sedangkan untuk yang ada saat ini didepan pemda itu merupakan APS bukan APK. sehingga yang memiliki kewenagan untuk penertiban itu adanya di Satpol PP. "Kita yang mendampingi Satpol PP, bukan satpol PP yang dampingi kita karena baliho itu masuk pelanggaran Perda Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)," ujarnya. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template