Pengurangan Kuota Jadi Masalah Penyaluran Rastra - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pengurangan Kuota Jadi Masalah Penyaluran Rastra

Pengurangan Kuota Jadi Masalah Penyaluran Rastra

Written By Admin Raka on Sabtu, 17 Februari 2018 | 18.45.00

KLARI, RAKA - Pembagian beras sejahtera (Rastra) sudah mulai berjalan salah satunya adalah di lingkungan pemerintahan Desa Duren. Meski demikian, pembagian rastra yang dilakukan secara gratis itu ternyata membuat para ketua RT kebingungan untuk membagikannya, karena kuota yang dibagikan mengalami pengurangan cukup drastis.
Salah satu Ketua RT di Desa Duren, Jejen mengaku masih merasa pusing dengan pembagian beras sejahtera yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah. Sebab, dengan adanya pengurangan kouta beras yang dibagikan membuat sejumlah masyarakat terus meminta jatah beras meski Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah ditentukan. "Tetap jadi masalah, tadinya ada yang kebagian jadi tidak kebagian," ucapnya.
Meski penerima manfaat sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, dampak dari kebijakan pengurangan kouta beras tetap menjadi masalah di masyarakat, padahal pembagian dilakukan secara gratis untuk kali ini. Dirinya berharap ada penambahan kouta beras untuk menghindari terjadinya permasalahan di lingkungan masyarakat. "RT yang pusingmah, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat," akunya.
Tercatat kata Jejen, dari 120 Kepala Keluarga yang ada di lingkungannya, hanya 60 Kepala Keluarga yang yang mendapatkan bantuan beras sejahtera. Sebab jatah yang diterimanya dari pihak desa hanya sebesar 30 kilo gram  beras. "Yang 60 KK saja masih ribut, kalau bisa minta ada penambahan kouta beras, kalau bisa koutanya jangan dikurangin tetap kaya dulu 15 kilo perkepala keluarga," harapnya.
Kepala Desa Duren, Abdul Halim sendiri pernah mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah ambil pusing meskipun kouta beras dikurangi asalkan masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan haknya. "Susah amat bagikan saja seadanya, kalau nggak dari jatah perkeluarga 10 kilo dibagi lagi jadi 5 kilo yang penting semua warga tidak mampu kebagian," ucapnya.
Sedangkan menurut Kasi Kesos Kecamatan Klari, Asip Suhenda mengatakan, bahwa alangkah baiknya pemerintah bisa menjalankan program hibah rastra tersebut. Karena dengan digratiskannya rastra tidak akan ada lagi permasalahan seperti desa yang masih menunggak pembayaran. "Lebih baik digratiskan, walaupun ada pengurangan, biar tidak ada desa yang nunggak rastra lagi," akunya.
Camat Klari, Rachmat menjelaskan, pemerintah melalui Kementrian Sosial atau Dias Sosial sudah mulai meluncurkan program rastra yang akan dibagikan kepada setiap penerima secara gratis atau tidak bayar. Sebelumnya kata dia, mereka yang biasa mendapatkan jatah bantuan rastra harus menebus rastra Rp1.600 per kilogramnya. "Sekarang untuk pengambilan rastra gratis tidak dipungut biaya lagi," ucapnya.
Sementara Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Klari, Muhidin menjelaskan bahwa bagi sejumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan hibah bansos tersebut datanya dari Badan Pusat Statistik (BPS). Maka tidak akan ada lagi baik petugas desa RT maupun kecamatan yang berhak memilih penerima bantuan. "Untuk penerima bantuan juga sudah ditentukan dari pusat," ungkapnya.
Untuk Kecamatan Klari, tambah Muhidin, ada 4.071 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan hibah bansos rastra dinataranya Desa Anggadita 260 KPM, Belendung 379 KPM, Cibalongsari 435, Cimahi 301, Curug 383, Duren 435, Gintungkerta 529, Karanganyar 420, Kiarapayung 57, Klari 177, Pancawati 299, Sumurkondang 241 dan Desa Walahar sebanyak 155 KPM. " Untuk penyaluran rastra sendiri akan dilakukan di setiap kantor desa masing-masing," terangnya.(yna)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template