Pemda Dituding Tidak Transparan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pemda Dituding Tidak Transparan

Pemda Dituding Tidak Transparan

Written By Admin Raka on Senin, 26 Februari 2018 | 13.00.00

Bisa Jadi Celah Korupsi

PURWAKARTA,RAKA-  Empat organisasi yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Lembaga Kajian Strategis Kebijakan dan Pembangunan (eLKaP), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menggelar seminar pencegahan korupsi yang bertujuan untuk membangun Kabupaten Purwakarta bebas korupsi dan pemerintah yang transparan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung dakwah, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Cipaisan, Kabupaten Purwakarta.
Kegiatan tersebut juga diisi oleh bebrapa pakar diantaranya Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre For Budget Analisys-Jakarta, Ahmad Jamaludin,SH. MH, akademisi UIN Bandung yang juga LBH GP. Ansor Jabar), Enen Saribanon, SH.MH melalui kasi Pidsus Kejari Purwakarta Edy Monang Samosir dan Riana Afriadi, S.S, Direktur Jabar Media Network.
Panitia penyelenggara mengundang semua calon bupati dan wakil bupati yang berkapasitas sebagai undangan dan menegaskan, bahwa acara tersebut bukan ajang kampanye paslon. "Kami tidak memberi ruang paslon untuk berkompanye atau hal lainnya, tapi mengajak semua calon untuk berkomitmen dalam memberantas korupsi. Terlepas hanya satu paslon yang datang, dan yang lainnya berhalangan hadir itu bukan bagian kami, yang jelas nantinya bila menjabat mereka harus berkomitmen dan  konsisten memerangi KKN terutama untuk urusan korupsi," jelas Ketua IPNU Cabang Purwakarta, Cecep Hidayatussolihin, Sabtu (24/2).
Cecep juga sempat menyentil soal Purwakarta istimewa yang hanya sebatas slogan semata, menurutnya slogan itu tidak seistimewa yang dibanyangkan. "Purwakarta itu istimewa, yaitu istimewa dalam ketidak terbukaannya dalam hal informasi publik, maka hal itu dapat berpotensi adanya tindakan korupsi, karena pengawasannya sangat dipersempit," ujarnya.
Sementara, ketua umum Cabang PMII Purwakarta Dede Zamaludin  mengungkapkan, dengan membangun budaya transparansi anggaran dapat mempermudah mengakses informasi publik serta dapat menekan angka korupsi bahkan bisa jadi Purwakarta bebas korupsi. "Saya berharap kedepan, pemda dapat transparansi dan segera menindak para pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Dan kami siap bekerja sama dengan penegal hukum untuk membangun Purwakarta yang lebih berintegritas," terang dia.
Selain itu, ia menyesalkan tindakan pemerintah daerah atas tidak memberikan ruang untuk mengakses informasi, seolah-oleh ada yang disembunyikan oleh pemda daerah. "Setiap mau mengakses informasi ke pemda, mereka saling melempar ke sana ke sini, seakan-akan menutupi informasi. Muncul pertanyaan besar, ada apa di Purwakarta ini?" kesalnya. (cr2)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template