Pemadam Kebakaran Boleh Mendahului Presiden - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pemadam Kebakaran Boleh Mendahului Presiden

Pemadam Kebakaran Boleh Mendahului Presiden

Written By Angga Praditya on Selasa, 13 Februari 2018 | 15.30.00

KARAWANG, RAKA - Ada istilah kalau truk merupakan pembunuh terkejam di jalan raya tetapi untuk penguasa jalan raya gelar itu memang harus disematkan kepada kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melakukan tugasnya. Bahkan, iring-ringan kepala negara sekalipun mesti mengalah memberi jalan untuk kendaraan tersebut selain ambulans yang sedang mengangkut orang sakit.
Kasatlantas Polres Karawang AKP Arman Sahti mengatakan itu kepada Radar Karawang, Senin (12/2). Menurut dia, prioritas penggunaan jalan raya yang harus mendahulukan kendaraan pemadam kebakaran itu ada aturan mainnya. Dan itu mengacu terhadap Undang Undang Lalulintas Nomor 22 Tahun 2009 pasal 134, tentang tujuh kendaraan yang mendapatkan prioritas boleh mendahului kendaraan yang lain.
"Sebenarnya aturan sudah jelas sekali tentang prioritas pengguna jalan yang harus mendapatkan keutamaan untuk didahulukan," ujar Kasatlantas saat dihubungi Radar Karawang via pesan singkat, Senin (12/2).
Dikatakan Kasatlantas, UU RI nomer 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan telah menimbang, bahwa lalulintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam  mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh UU Dasar Republik Indonesia.
"Saat ini, kita minta masyarakat memahami untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jalan yang mendapatkan prioritas jalan," ujarnya.
Disebutkan Kasat, selain armada pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas melakukan pemadaman kebakaran, prioritas kedua diperuntukan bagi ambulans yang membawa orang sakit. Sedang diurutan ketiga kendaraan yang akan memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalulintas. Disusul kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia dan kendaraan pimpinan serta pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. "priotas terakhir yang berhak mendapat prioritas jalan adalah iring-iringan pengantar jenajah dan konvoi kendaraan untuk kepentingan tententu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara. Inipun harus diketahui bagian dari 7 prioritas yang berhak untuk didahulukan," terang Arman.
Kendati demikian, lanjut Arman, tidak kalah penting yang patut diketahui tentang tata cara pengaturan kelancaran lalulintas yang tertuang dalam pasal 135 bahwa, kendaraan yang menadapatkan hak utama sebagaimana dimaksud pasal 134 harus dikawal oleh petugas kepolisian negara republik serta menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template