Panwas Desak Gambar Dedi Dicopot - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Panwas Desak Gambar Dedi Dicopot

Panwas Desak Gambar Dedi Dicopot

Written By Admin Raka on Senin, 19 Februari 2018 | 11.15.00

PURWAKARTA,RAKA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta meminta pemkab melalui aparat terkait untuk segera menertibkan sejumlah fasilitas pemerintah termasuk kendaraan dari gambar calon kepala daerah, salah satunya mobil bergambar Dedi Mulyadi, yang merupakan calon Wakil Gubernur Jawa Barat.
Ketua Panwaskab Purwakarta Oyang Este S.Fil.l, mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat permohonan pencabutan kepada pemkab. "Sudah kita layangkan suratnya pertanggal 15 Pebruari 2018," kata Oyang Este, Minggu (18/2).
Oyang berharap, surat tersebut bisa segera direspon pemkab, khususnya Satpol PP. Mengingat hingga jelang tahap kampanye, masih ditemukan sejumlah kendaraan, khususnya ambulan bergambar Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang saat ini maju menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 mendampingi Deddy Mizwar. "Itu kan fasilitas kaitan program pemerintah. Jelas harus steril. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye lebih khusus lagi pada Pasal 70 ayat 4 dan 5," terangnya.
Panwaslu yakin Pemkab Purwakarta dapat merespon dengan cepat hal ini. Demikian juga Dedi Mulyadi sebagai calon Wagub Jabar sekaligus Bupati Purwakarta demisioner. "Saya kira bisa beliau legowo. Dan memang harus, sebab itu sudah ketentuan perundangan," kata Oyang.
Bukan hanya dimobil ambulans, fasilitas lain menyangkut program pemerintah dan statusnya milik pemerintah harus bersih dari gambar calon. Langkah tegas ini penting untuk  menegakan prinsip keadilan bagi seluruh peserta Pilkada 2018, khususnya di Purwakarta. Tak berhenti disitu, Oyang juga meminta seluruh kontestan Pilkada Purwakarta tidak melaksanakan kampanye di tempat terlarang seperti masjid, gedung sekolah maupun tempat layanan kesehatan. Silahkan pilih tempat lain yang lebih representatif dan dibolehkan peraturan perundangan. SK KPU Purwakarta nomor 30/2018 Perubahan SK KPU Purwakarta No 29/2018 tentang jadwal dan lokasi kampanye bahkan telah jelas mengatur hal itu. Termasuk dimana hari ini mereka harus berkampanye. "Lalu, jangan pernah juga punya niat melakukan politik uang. Apalagi melakukan politisasi SARA. Gak bakalan kuat. Berat, sanksinya pidana," pungkasnya. (gan)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template