Madrasah DTA Terlupakan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Madrasah DTA Terlupakan

Madrasah DTA Terlupakan

Written By Admin Raka on Rabu, 21 Februari 2018 | 12.00.00

Sulit Akses Bantuan Pemerintah

MAJALAYA, RAKA - Peraturan Daerah tentang Diniyah Taklimiyah Awaliyah (DTA) pada awal-awal pengesehannya sangat ramai diperbincangkan. Harapan masyarakat agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan agama berkualitas sejak dini mulai sirna, seiring memudarnya perhatian pemerintah.
Buktinya, masih banyak gedung sekolah agama tersebut yang menumpang di masjid, musala, majelis taklim, bahkan gedung SD negeri. Ketua Kelompok Kerja Kepala DTA (KKDT) Kecamatan Majalaya Endang Damanhuri mengatakan, di kecamatannya ada 25 DTA, namun 4 diantaranya masih nebeng di masjid, musala dan majelis taklim. Meski izin operasionalnya keluar, namun perhatian pemerintah terhadap tempat kegiatan belajar mengajar DTA masih kurang. "Kalau mau fokus, bantuan sarana keagamaan seharusnya diperuntukan bagi sarana DTA, agar tidak ada lagi lembaha pendidikan agama ini yang proses belajarnya nebeng di fasilitas lainnya," ungkapnya kepada Radar Karawang, Selasa (20/2).
Bahkan yang lebih miris sebut Endang, DTA yang biasanya mendapat jatah dari dana desa, kini sirna sejak ada Peraturan Daerah tentang Lembaga PAUD. Pasalnya, dalam klausul Perbup Dana Desa yang mengharuskan pemberian bantuan sarana DTA. Kecuali sebut Endang, hanya termaktub dalam PP Dana Desa, itupun tanpa menyebut DTA, melainkan sarana keagamaan dan fasilitas umum yang tidak spesifik bermuara ke DTA. "Masa iya lembaga pendidikan agama masih dibiarkan nebeng sampai saat ini," Katanya di sela-sela Roadshow Pembinaan DTA di DTA Al Khaeriyah.
Sementara itu, Ketua KKDT Kecamatan Telagasari Ibnu Hajar AS mengatakan, rata-rata DTA yang nebeng kemudian bisa memiliki bangunan sendiri, adalah yang memanfaatkan dana aspirasi DPRD, sebab untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sangat sulit. Dari 31 DTA yang tersebar di 14 desa di Kecamatan Telagasari, masih ada tiga DTA yang nebeng belajarnya di bangunan PAUD, bahkan bangunan milik SD termasuk juga di majelis taklim. Padahal, sebut Ibnu, jika serius mengawal Peraturan Daerah DTA, selain syahadah atau ijazahnya menjadi syarat masuk SMP, pengakuan sarana penunjang seperti bangunan bahkan subsidi dari pemerintah terus mengalir ke DTA. Karena selama dua tahun terakhir, Bantuan Operasional Perawatan dan Fasilitas (BOPF) Rp 5 ribu per siswa DTA per bulan, yang semula ada juga ditiadakan selama dua tahun terakhir. Akibatnya, pengelola DTA kesulitan membayar para guru. "Semua kepala DTA akhirnya memberlakukan SPP setiap bulan dengan besaran Rp 15-30 ribuan," tuturnya.
Ketua KKDT Kecamatan Lemahabang Abu Bakar mengatakan, di Lemahabang dari 38 DTA, masih menyisakan satu DTA yang belum memiliki bangunan, dan masih menumpang di SD. Yaitu DTA Nurul Hidayah Desa Lemahmukti. Padahal selain izin operasional sudah keluar, jumlah siswanya juga ratusan. "Jika dulu bangunan masih bisa dibantu dengan PNPM, tapi saat ini DTA sudah kesulitan membangun bangunan sendiri," tuturnya.
Meski ada pengakuan pemkab melalui pemberian honor daerah setahun sekali, kata Abu jumlahnya tidak pernah dievaluasi. Pasalnya, penerima honor daerah tidak spesifik, selain guru DTA ada juga guru MTs, guru MI, guru ngaji dan TPQ. "Harus ada kepedulian dari pemkab, bukan sebatas menjalankan perda saja, tapi bukti konkrit" ungkapnya.
Ketua KKDT Kabupaten Karawang Zaini Asikin mengatakan, lembaga DTA di Kabupaten Karawang ada 1.015 yang tersebar di 30 Kecamatan, dengan jumlah siswa 97 ribu dan guru sebanyak 4.500 orang. Namun, pemerintah daerah seolah masih menyamakan dengan lembaga lain yang volumenya lebih kecil. Selain BOPF yang dicoret dua tahun terakhir, sarana belajarnya juga diakui Zaini masih memprihatinkan. "Jika punya gedung sendiri, sudah banyak yang lapuk. Dan yang lebih parah juga yang masih nebeng," tuturnya.
Disingging DTA yang masih nebeng, sebut Zaini, dia masih menyisir melalui Emiss Offline yang ditantang Kabag Kesra. Pihaknya sebut Zaini, akan menjawab tantangan itu segera, termasuk pengadaan kembali BOPF tahun ini dianggaran perubahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Komisi D DPRD Karawang. Sehingga jika semua sudah rampung, KKDT yang selama ini sudah kadung sakit hati pada pemkab, akan memberikan semua bukti bahwa DTA lembaga besar dan bukan untuk main-main, apalagi dalam pelaksanaan Perda DTA. "Kita sudah kadung sakit hati, tapi kita siapkan segudang data semua profil DTA yang ada di Karawang ke Kesra, agar pemda sadar bahwa BOPF, sarana dan fasilitas lainnya sangat dibutuhkan," tandasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template