Lelang Rumah Sakit Paru Batal - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Lelang Rumah Sakit Paru Batal

Lelang Rumah Sakit Paru Batal

Written By Angga Praditya on Rabu, 14 Februari 2018 | 14.00.00

Panitia Dituding Ada Permainan 

CIKAMPEK, RAKA - Sebanyak tiga nama yang sudah melayangkan daftar harga dari 31 perusahaan yang mengikuti lelang pembangunan Rumah Sakit Paru Kabupaten Karawang merasa kecewa. Pasalnya sampai tahap akhir, pihak panitia lelang tidak memilih satupun perusahaan yang dinyatakan memenangkan lelang.
Merasa heran dengan proses lelang tersebut, sejumlah peserta yang merasa kecewa menuding ada dugaan campur tangan penguasa pemerintahan dalam proses lelang tersebut. Sehingga proses lelang tidak berjalan dengan baik bahkan sampai tidak mengenuarkan nama perusahaan pemenang. "Kita melihatnya adanya intimidasi dari oknum tertentu terkait lelang tersebut, diduga Kepala Daerah yang ingin meloloskan perusahaan titipannya agar dapat menang dalam proses lelang," kata Rudi, warga yang ikut mengawal proses lelang, Selasa (13/2).
Seharusnya, tambah Rudi, melihat dari proses lelang pihak LPSE Kabupaten Karawang melihat penawaran dari pihak perusahaan yang menawarkan paling rendah dari nilai pagu sebesar Rp.185 miliar dan nilai HVS sebesar Rp178.324.572.000. Disini pihak PT. Amarta Karya menawarkan sebasar Rp151.012.100.000 miliar dengan harga terkoreksi Rp151.095.761.000 milyar.  "Klasifikasi perusahaan yang sudah sesuai dengan persyaratan, yang persyaratan dalam proses lelang. Melihat dari klasifikasi lelang seharusnya Pemda Karawang bisa melihat perusahaan yang menawarkan lebih rendah dari nilai pagu, jangan sampai meloloskan perusahaan yang menawarkan lebih tinggi dari nilai pagu," ujarnya sambil kesal.
Lebih lanjut dia menyampaikan, proses pembangunan rumah sakit paru sebenarnya menyisakan tiga perusahaan yang lolos verifikasi dari 31 perusahaan yang ikut dalam proses lelang. Ketiga Perusahaan tersebut adalah PT.Amarta Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp.151.012.100.000 PT.Utama Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp174.312.269.000 dan PT.Berantas Abipraya dengan penawaran Rp175.073.600.000. Dengan demikian seharusnya salah satu diantara tiga itu menjadi pemenang lelang.
Atas kondisi tersebut dia mengaku miris, karena pembangunan Rumah Sakit Umum khusus Paru sudah sangat dinanti warga Karawang. Tetapi pemerintah Karawang seolah menghambat. Padahal anggaran pembangunan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu sudah ngendap di kas daerah. "Sebagai warga yang ikut mengawal proses lelang, tentunya berharap ada kejelasan dan penjelasan dari berbagai pihak, terkait pembatalan sepihak proses lelang Rumah Sakit Paru oleh Pemda Karawang," pintanya.
Sementara Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Kabag Adbang) Sekretariat Daerah (Setda) Karawang, Sri Bharoto Indriyatmo, menepis adanya dugaan permainan dalam proses lelang. Bahkan dia menegaskan bahwa itu bukan batal lelang, melainkan gagal lelang. Karena dari peserta yang ada ternyata tidak ada satupun peseta lelang yang memenuhi syarat yang ditentukan. "Itu gagal lelang, bukan batal lelang. Karena tidak ada peserta yang memenuhi syarat," tegasnya.
Dia juga menjelaskan, dari 31 peserta yang iut lelang, kemudian yang memasukan dokumen kualifikasi ada lima peserta, setelah dilakukan evaluasi kualifikasi ternyata hanya tiga perusahaan yang masuk kualifikasi. "Memang dari tiga peserta itu sudah memasukan dokumen penawaran. Tapi saat dilakukan evaluasi tiga peserta itu juga tidak ada yang lolos," terangnya.
Untuk proses evaluasi sendiri diantaranya berkaitan dengan evaluasi aritmetik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan terakhir evaluasi harga. Dengan demikian pemda akan kembali melakukan lelang agar pembangunan Rumah Sakit Paru bisa terealisasi di tahun 2018. "Akan kembali dilakukan lelang," tegasnya.
Disinggung mengenai tudingan adanya intervensi dari Sekda atau Bupati Karawang, dia memastikan dalam proses lealng tidak ada intervensi dari siapapun. Bahkan semuanya dibuka secara terang benerang sehingga siapapun bisa mengikuti dan bisa mengawal prosesnya. "Tidak ada intervensi dari siapapun. Termasuk dari Ibu Bupati maupun Pak Sekda," pungkasnya.
Sementara Sekretaris Daerah Karawang dan Bupati Karawang saat dilakukan konfirmasi tidak ada di ruang kerjanya. Karena sedang menghadiri giat lain, sehingga sampai berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.(ian/zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template