Kompak Tolak Angkutan Online - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kompak Tolak Angkutan Online

Kompak Tolak Angkutan Online

Written By Admin Raka on Selasa, 20 Februari 2018 | 11.00.00

Dishub Belum Bisa Ambil Keputusan 

PURWAKARTA,RAKA- Seluruh angkutan umum di Kabupaten Purwakarta mogok masal tidak beroperasi. Aksi tersebut merupakan buntut dari penolakan adanya operasional angkutan umum berbasis online, Senin (19/2).
Dari pantauan Radar Karawang di lapangan, tak hanya ratusan sopir angkutan kota yang menggelar aksi mogok, namun angkutan pedesaan serta angkutan kota dalam provinsi (AKDP) juga paguyuban ojek konvensional juga turut mogok dan menggelar aksi dengan membentangkan ratusan spanduk dan karton bertuliskan penolakan angkutan online. Aksi mogok masal itu dipusatkan di lapang Sahate Purwakarta kemudian ribuan massa berkonvoi ke Kantor DPRD Purwakarta untuk mengadukan nasib mereka.
Salah satu koordinator aksi Dadi Suryadi mengatakan, bahwa angkutan berbasis online dinilainya telah merugikan mata pencahariannya para pengemudi, karena penghasilanya telah menurun drastis sekitar 70 persen sehingga tidak dapat menutup biaya operasional. "Purwakarta kota kecil, sehingga tidak pantas adanya angkutan berbasis online beroperasi di Purwakarta, karena mata pencaharian para pengemudi akan mati,'' kata Dedi.
Pihaknya mengancam akan menggelar aksi serupa jika tuntutan mereka tidak dikabulkan pemerintah. "Kami akan memperjuangkan agar angkutan berbasis online di Purwakarta ditiadakan, dan para pengemudi angkutan umum akan terus menggelar aksi mogok masal tidak beroperasi hingga tuntutanya dikabulkan oleh pemerintah," tegasnya.
Puluhan perwakilan dari operator angkutan umum, ojek pangkalan, KKU dan KKSU, DPC Organda dan GAPPERSI itu lansung diterima oleh unsur pimpinan DPRD Purwakarta, Warseno dan Neng Supartini, Komisi III DPRD Purwakarta, Dadang Sudirman, Kadishub Purwakarta, Saefuddin dan unsur dari TNI dan Polres Purwakarta.
Dalam dialog dengan ratusan perwakilan ojek pangkalan dan angkot di gedung DPRD, Ciganea itu, Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini mengatakan, keberadaan angkutan berbasis online di Kabupaten Purwakarta dianggap tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Operasionalnya cenderung menimbulkan keresahan dipersaingan usaha angkutan umum. "DPRD akan membentuk pokja yang terdiri dari para pihak yang terkait dengan angkutan umum di Purwakarta. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik yang mengganggu kondusifitas Purwakarta," kata Neng Supartini.
Sementara di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Saepuddin mengatakan, dinasnya hanya sebagai pelaksana secara teknis regulasi di lapangan. "Berkaitan dengan keputusan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah daerah terhadap angkutan online, kita tunggu hasil musyawarah unsur muspida," ujarnya (gan)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template