Dana BUMDes Rawan Diselewengkan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dana BUMDes Rawan Diselewengkan

Dana BUMDes Rawan Diselewengkan

Written By Mang Raka on Senin, 12 Februari 2018 | 16.27.00

TEMPURAN, RAKA - Dana Desa memang mulus realisasinya untuk pembangunan infrastruktur, namun keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi cela yang berpotensi untuk dilanggar. Apalagi jika mencermati dana Bumdes yang mencapai Rp 120 jutaan setiap tahun, dana itu rawan diselewengkan untuk kepentingan oknum kepala desa maupun usaha keluarga.
Irban III Inspektorat Karawang, Mukhlish Villy mengatakan itu, akhir pekan (10/2) kemarin, saat memeriksa dana desa di Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran. Menurut dia semua desa penerima dana desa wajib membuat Bumdes dan itu berlaku sejak tahun 2015 lalu. Karena, dengan keberadaan Bumdes ini diharapkan dapat membantu masyarakat, seperti penjualan usaha, simpan pinjam dan pemberdayaan ekonomi lainnya.
Namun, pemanfaatan pengelolaan Bumdes harus dipelototi, benar atau tidak setiap dana alokasi buat Bumdes tersebut disalurkan, baik nominalnya maupun bukti-bukti usahanya. Sebab, sambung Mukhlis, rata-raya pelaporan BPD ke Meja inspektorat adalah soal Bumdes. Bahkan desa-desa yang tersandung urusan hukum juga kaitannya sangat erat dengan tata kelola Bumdes yang banyak di langgar. "Laporan yang sering masuk dari warga desa maupun BPD itu ya seputar Penyelewengan Dana Bumdes, maka ini yang harus kita pelototi, benar atau tidak disalurkan," katanya.
Mukhlis menambahkan, jika ada gelagat tidak beres dalam pengelolaan Bundes dan diadukan masyarakat, siap-siap penyidik turun tangan, apalagi kalau dana desa disalurkan untuk Bumdes, kemudian sarana dan bukti fisiknya tidak ada, maka dipastikan harus ada pembinaan. Jika masih buruk seperti realisasi yang tidak sesuai RAB dan usaha simpan pinjam tapi dialokasikan ke yang lain tanpa berita acara musyawarah alias sepihak, maka jangan salahkan jika selebihnya digarap penegak hukum lainnya. "Segala sesuatunya harus sesuai RAB awal. Merubah sepihak tanpa musyawarah dan berita acara saja sudah pelanggaran," katanya.
Tahun ini Mukhlis menambahkan, dari 297 desa di Karawang, tidak semua diperiksa, karena edaran Kemendagri dilakukan harus dengan sampling. Karenanya, sampai akhir Februari ini, ada 67 desa yang dana desa tahun 2015, 2016 dan 2017 diperiksa langsung oleh Inspektorat. Sama seperti pemeriksaan reguler, pemeriksaan ini juga akan menetapkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang penyempurnaannya, harus cepat dan segera diselesaikan.
Jangan sampai pemerintah desa ada hutang dan tunggakan atas realisasi yang sudah berjalan ditahun-tahun sebelumnya. "Ada 67 desa yang diperiksa dari berbagai pelosok kecamatan, berdasarkan surat edaran Kemendagri," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template