Bayar Pajak Mobil Desa Pakai Dana Talangan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Bayar Pajak Mobil Desa Pakai Dana Talangan

Bayar Pajak Mobil Desa Pakai Dana Talangan

Written By Admin Raka on Jumat, 23 Februari 2018 | 17.30.00

KLARI, RAKA - Belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) tahap pertama tahun 2018 membuat pemerintahan desa kelimpungan untuk membayar pajak mobil desa. Pasalnya dari DBH lah biasanya para kepala desa membayar pajak. Tapi, untuk mengantisipasinya, Pemerintahan Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari membayar pajak mobil dengan dana talangan.
Sekretaris Desa Kiarapayung, Rana menyampaikan, hampir setiap tahun DBH desa selalu lambat dengan pembayaran pajak mobil desa. Maka tak heran jika setiap pembayaran pajak mobil yang menggunakan anggaran tersebut selalu telat. "Daripada telat berbulan-bulan, mending kita pake dana talang dulu," ucapnya.
Dana talang yang digunakan untuk pembayaran sendiri bukan uang dari desa, melainkan uang pribadi kepala desa. Untungnya kata Rana, kepala desa di Kiarapayung memiliki usaha lain. Jadi tak heran jika setiap kebutuhan yang bersifat urgen selalu menggunakan uang pribadinya sendiri. "Pakai uang kepala desa sendiri," akunya.
Tak hanya itu, untuk gaji aparat pemerintahan desa saja, sering menggunakan uang pribadinya. Jika hanya menggandalkan uang dana desa yang turun setiap 6 bulan sekali bagi dia, banyak tenaga desa yang memilih untuk hengkang menjadi petugas desa. "Saya aja dulu sempat kepikiran untuk berhenti tugas di desa, gajinya terlalu lama untung aja kepala desanya mengerti," ungkapnya.
Menururnya, hampir setiap tenaga kerja di pemerintahan desa sudah berumah tangga dan memiliki tanggungjawab keluarga. Jika hanya mengandalkan uang gajian dari dana desa tidak akan cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. "Jadi yang sekarang lagi ramai tentang naik gaji kepala desa, yang harus di evaluasi juga kalau bisa gaji tenaga kerja desa bisa setiap bulan," pintanya.
Bayangkan saja kata dia, kebutuhan rumah tangga lebih besar dibandingkan bujangan. Jika sistem pembayaran gaji tenaga desa terus seperti ini. Ia meyakini ke depan tidak akan ada generasi bangsa yang ingin menjadi pelayanan publik di desa. "Masyarakat dan anak muda disini aja kalau ditanya lebih memilih kerja di pabrik jika dibanding dengan kerja di desa," tuturnya.
Maka dengan kondisi tersebut dia berharap, bukan hanya gaji kepala desa saja yang diusulkan naik, namun anggaran untuk pegawai desa lainnya juga harus dinaikan. "Bukan hanya kewajiban saja, tapi hak kita sebagai tenaga pelayanan di desa juga harus diperjuangkan," harapnya.
Hal serupa disampaikan, Egin salah satu tenaga kerja di Desa Duren, menurutnya jika hanya mengandalkan upah dari desa yang turunnya setiap 6 bulan sekali tidak akan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka tak heran jika setiap harinya biaya untuk kebutuhannya sementara hanya mengandalkan dari istri yang bekerja di pabrik. "Kalau istri tidak kerja mah berat kerja di desa tuh," ungkapnya. (yna)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template