Asep Dasuki Tinggal Tunggu Waktu PAW - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Asep Dasuki Tinggal Tunggu Waktu PAW

Asep Dasuki Tinggal Tunggu Waktu PAW

Written By Admin Raka on Rabu, 07 Februari 2018 | 12.30.00

KARAWANG, RAKA - Langkah DPC PPP Karawang untuk memberhentikan Asep Dasuki dari keanggotaanya di DPRD Karawang makin mulus karena gugatan yang dilayangkan Asep Dasuki tak mampu meyakinkan hakim Pengadilan Negeri Karawang.
Pada sidang yang yang digelar Selasa (6/2) kemarin, sidang majelis yang dipimpin Hakim Taufik menilai gugatan Asep Dasuki terhadap DPC PPP Karawang dengan nomor perkara 65/pdt.g/2017/pn.kwg, tidak terpenuhi syarat formalnya sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 32 uu No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
Putusan hakim tersebut, sesuai dengan dalil-dalil tergugat sebelumnya bahwa penggugat tidak pernah mengajukan persoalan internal partai ini ke Mahkamah Partai PPP yang terdaftar di Kemenkumham RI.
Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard/NO. "Karena cacat formil ini," ujar kuasa hukum DPC PPP Karawang, Selasa (6/2).
Fery menambahkan, sesuai aturan hukum acara yang berlaku, tidak ada upaya hukum atas putusan, kecuali mereka harus mengikuti persyaratan atau formalitas perselisihan internal politik. "Ini ke jalur Mahkamah Partai PPP yang terdaftar di Kemenkumham RI terlebih dulu mereka ikuti. Jika tidak, tentu ini akan tetap dinyatakan perkara NO," paparnya.
Dengan adanya putusan tersebut, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Asep Dasuki selaku anggota DPRD Karawang tampaknya makin mulus. "Harus ditindaklanjuti oleh DPRD Karawang karena gugatan itu sudah berakhir dan juga masalah PAW dasarnya adalah SK DPP PPP, bukan SK DPC PPP Kabupaten Karawang," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Asep Dasuki, Endang Suharta mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam karena gugatan yang dilakukannya sudah sesuai UU Partai Politik, dimana gugatan perselisihan partai politik merupakan kewenangan pengadilan negeri. Menurutnya, gugatan tersebut sudah memenuhi syarat formil. "Yaitu kami mengajukan bukti-bukti sebagaimana diamanatkan pasal 32 dan 32 UU No 2 tahun 2011, kemudian dalam waktu dekat
, kami akan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," ujarnya. (apk)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template