Tindak Tegas Dewan yang Reses Fiktif - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Tindak Tegas Dewan yang Reses Fiktif

Tindak Tegas Dewan yang Reses Fiktif

Written By Angga Praditya on Rabu, 17 Januari 2018 | 14.15.00

KOTABARU, RAKA - Adanya dugaan pelanggaran anggota dewan daerah pemilihan (dapil) V dalam melakukan reses banyak menerima tanggapan. Salah satunya adalah dilakukan oleh pengurus Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Karawang. Mereka mendesak adanya pemberian sanksi terhadap anggota dewan tersebut jka benar-benar megakal-akali kegiatan reses.
"Tindak tegas anggota dewan yang reses tidak sesuai prosedur. Karena reses dibiayai oleh rakyat," tegas Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Karawang Agung Septian Maulana, kepada Radar Karawang, Selasa (16/1).
Menurutnya, adanya dugaan laporan reses yang dilakukan anggota dewan dapil V yang dinilai melanggar aturan atau dengan membuat laporan fiktif, jelas sangat mencederai citra wakil rakyat. Terlebih keberadaan mereka di parlemen adalah mewakili masyarakat. "Tentunya reses bukan hanya jadi agenda formalitas dan penggugur tanggung jawab anggota dewan saja, ada amanah undang-undang yang harus ditegakan dan diindahkan oleh seorang wakil rakyat," tegas Agung.
Menurut Agung, seharusnya reses menjadi ajang mediasi wakil rakyat dengan masyarakatnya dimana aspirasi dan keluhan rakyat bisa terserap dengan baik sehingga menjadi rekomendasi kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan. Tapi apa jadinya jika dalam menjalankan amanahnya tersebut tidak sesuai aturan. "Jika terbukti ada anggota dewan yang mengabaikan aturan reses tentu itu harus menjadi perhatian dan mendapat teguran bahkan sanksi, karena itu sama saja mempermainkan UUD serta pemborosan anggaran, karena anggaran untuk reses masuk ploting APBD," ujarnya.
Ia melanjutkan, anggota dewan sejatinya adalah penyambung lidah rakyat serta penampung aspirasi rakyat. Karena duduknya mereka di kursi parlemen atas dasar amanat dari rakyat sehingga apa yang disampaikan harus benar-benar berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Sebagai aman diseutkan dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan, bahwa ketika menjadi wakil rakyat (anggota) di DPRD mempunyai kewajiban, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, memperjuangankan peningkatan kesejahteraan rakyat, mentaati prinsip demokrasi dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mentaati kode etik dan tata tertib, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjugan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. "Kalau resesnya fiktif, bagaimana mau mempertanggungjawabkannya," ujarnya.
Hal senada ditanggapi Ketua Paguyuban Masyarakat Cariu Bandung (PGMCB) Desa Wancimekar Agus Supriadi, bahwa dalam menjalankan amanah demi kepentingan rakyat harus sepenuh hati dilakukan. Terutama dalam menjalankan reses tersebut, harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. "Jelas ini harus segera ditindaklanjuti, karena untuk reses itu menggunakan uang rakyat," singgungnya.
Agus berharap, agar Badan Kehormatan DPRD Karawang, segera mungkin memanggil dewan yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Bahkan kalau jelas ada pelanggaran harus ada sanksi yang diberikan. "Yang jadi pertanyaan itu jika resesnya tidak dilakukan, berarti uang rakyat dikemanakan," pungkasnya. (ian)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template