Rustandi-Dikdik Melawan KPU, Ancam Lapor ke KPU RI dan Bawaslu RI - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Rustandi-Dikdik Melawan KPU, Ancam Lapor ke KPU RI dan Bawaslu RI

Rustandi-Dikdik Melawan KPU, Ancam Lapor ke KPU RI dan Bawaslu RI

Written By Admin Raka on Jumat, 12 Januari 2018 | 11.00.00


PURWAKARTA,RAKA - Hari terakhir penutupan pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Purwakarta periode 2018-2023 yang di gelar KPU berakhir ricuh. Pasalnya, berkas pasangan calon (Paslon) Rustandi dan Dikdik Sukardi yang diusung oleh Partai Gerindra dan Hanura dianggap bermasalah setelah KPU melakukan penelitian berkas, Kamis (11/1) pagi. Kejadian ini, akan diadukan ke KPU RI dan Bawaslu RI.
Penyebabnya, ada dua surat keputusan dari Partai Hanura yang datang ke KPU Purwakarta. Pertama, paslon Anne Ratna Mustika dan H Aming datang pada Rabu (10/1) pagi dengan membawa SK usungan dari partai Hanura. Kemudian malam harinya, rombongan paslon Rustandi dan Dikdik Sukardi juga membawa SK pengusungan dari Partai Hanura. Alhasil, pihak KPU menolak menerima pendaftaran paslon terakhir karena SK pertama sudah terlanjur dijadikan acuan untuk pasangan Anne-Aming.
Perdebatan antara paslon, tim hukum dan pendukung paslon Rustandi-Dikdik Sukardi dengan Komisaris KPU Purwakarta tidak terhindarkan.  Lima anggota KPU harus adu argumen dengan paslon, pimpinan Partai Gerindra, PKS, Hanura, LO, serta timses Rustandi- Dikdik. Total 50 orang timses dan sekitar 200 orang simpatisan setia hadir sejak kedatangan sekitar jam 22.00 WIB hingga jam 3 pagi.
Hadir di lokasi fungsionaris DPP Hanura Djoni Rolindrawan, Ketua DPW Hanura Aceng Fikri, fungsionaris DPD Gerindra Jabar Heri Ukasah, Sekum DPW PKS Abdul Hadi Wijaya serta pimpinan ketiga partai di tingkat Kabupaten Purwakarta. Diskusi yang panas berlangsung selama 5 jam. Dan memuncak ketika pihak KPU  menutup rapat pleno serta langsung dievakuasi oleh personil Polres Purwakarta. Lalu dilanjutkan dengan sterilisasi lokasi oleh sekitar 100 peronil Polres Purwakarta.
Ketua KPU Purwakarta Ramlan Maulana menjelaskan, ada sejumlah poin penting yang menjadi penyebab ditolaknya berkas pendaftaran paslon yang diusung oleh Partai Gerindra dan Hanura oleh KPU Purwakarta. "Prinsipnya KPU tidak bisa menerima pengajuan dua nama bapaslon yang diajukan parpol yang sama. Baik parpol itu bergabung dengan parpol lain ataupun tidak," ujarnya.
Dari awal KPU berpatokan pada PKPU Nomor 3 Tahun 2017  tentang pencalonan pada Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot, Pasal 56 yang berbunyi; partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat memindahkan dukungannya, kepada bapaslon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan atau syarat calon. Selain itu, lanjut dia, hasil komunikasi KPU Purwakarta dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jabar,  adalah tidak dibenarkan jika satu parpol mendaftarkan dua bapaslon. "Dan parpol tidak bisa membatalkan SK persetujuan bapaslon yang telah didaftarkan ke KPU. Kami melaksanakan hal tersebut sesuai amanat regulasi,'' kata Ramlan.
Sementara, Bakal Cabup H Rustandie menyayangkan sikap Ketua KPU Purwakarta dan jajarannya. "Ini tragedi demokrasi di Purwakarta. Di mana hak konstitusional saya dirampas tanpa alasan hukum yang jelas. Mari kita terus pejuangkan hak memiliki pilihan bagi warga Purwakarta," ujar Rustandi.
Usai kejadian, pimpinan ketiga partai berkoordinasi di Kantor DPC Partai Gerindra di Jalan Veteran Purwakarta hingga jam 3:45. Disepakati untuk melakukan langkah-langkah pengaduan ke KPU-RI, Bawaslu-RI dan pimpinan pusat masing-masing. (gan)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template