PNS Selfie Bareng Cagub Bisa Turun Pangkat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PNS Selfie Bareng Cagub Bisa Turun Pangkat

PNS Selfie Bareng Cagub Bisa Turun Pangkat

Written By Admin Raka on Sabtu, 20 Januari 2018 | 12.30.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Keberadaan PNS di Kabupaten Karawang bisa sangat menggiurkan bagi para tim sukses pemilihan gubernur Jawa Barat. Selain jumlahnya yang cukup banyak yaitu mencapai 11.755 orang, para abdi negara itu juga bisa jadi alat untuk mengeruk modal kampanye. Terutama bagi mereka yang mengejar jabatan melalui kedekatan tokoh-tokoh politik.
Namun, jangan coba-coba bermain di ranah politik praktis jika tidak ingin kehilangan jabatan. Kode keras itu diungkapkan oleh Kabid Pengembangan Karir dan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang Abbas Sudrajat, di sela verifikasi berkas kenaikan pangkat PNS di Kecamatan Lemahabang, Jumat (19/1) kemarin.
Para PNS yang doyan selfie dan mengunggah foto di media sosial juga nampaknya harus berhati-hati. Pasalnya selain sudah terbit edaran netralitas PNS oleh Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPanRB), sejumlah sanksi juga siap menanti para PNS yang melanggar etika netralitas dalam pilkada tahun ini. "Hal-hal terkecil sudah diatur dalam edaran kementerian, agar semua PNS bisa menjaga netralitasnya sebagai abdi negara dalam pilkada," ungkap Abbas.
Ia melanjutkan, jangan sampai PNS memiliki kartu tanda anggota partai politik, kartu relawan pasangan calon gubernur/wakil gubernur, mengikuti acara dan kegiatan yang diselenggarakan partai, sampai selfi dengan kontestan Pilgub Jabar. Sebab, jika poin-poin ini dilanggar, PNS akan kena sanksi sesuai takaran pelanggarannya. "Jika ringan dengan pembinaan, kalau sedang bisa diturunkan pangkatnya 1 tingkat selama setahun, dan jika berat diturunkan pangkat satu tingkat selama 3 tahun," tuturnya.
Abbas mengatakan, masyarakat yang melihat PNS berpolitik praktis, atau menjadi bagian tim sukses calon kepala daerah baik yang tertangkap tangan maupun media sosial, silahkan lapor langsung ke Panwaslu untuk kemudian diproses laporannya ke BKPSDM. Namun, sebelum itu, pihaknya akan mengecek dulu melalui tim pemeriksa, yang diantaranya melibatkan Inspektorat. "Apakah pelanggarannya ringan, sedang, berat atau sangat berat, sehingga mengharuskan menindak dengan cara pencopotan," katanya.
Sanksi juga tidak hanya dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan, tetapi tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan serupa kepada pimpinan PNS tersebut bekerja. Apakah di instansi kecamatan dinas maupun lembaga lainnya. Karena jika ada PNS melanggar netralitasnya, kata Abbas, berarti selama ini tidak ada pembinaan serius dari pimpinan instansi yang bersangkutan, sehingga menjadikan anak buahnya liar berpolitik praktis tanpa kendali yang baik. "Kalau ikut dalam penyelenggara pemilu nya seperti PPK dan PPS itu diperbolehkan, yang dilarang itu adalah di ranah politik nya," katanya.
Lebih jauh Abbas menambahkan, sebagai abdi negara seharusnya menunjukkan netralitas yang baik kepada masyarakat, dan menjaga etika sebagai PNS, baik di jam kerja maupun di luar jam kerja. "Karena melanggar di luar jam kerja sekalipun sama saja dengan pencemaran nama baik PNS itu sendiri," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template