Mengintip Kekayaan Calon Penguasa Jabar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Mengintip Kekayaan Calon Penguasa Jabar

Mengintip Kekayaan Calon Penguasa Jabar

Written By Admin Raka on Sabtu, 13 Januari 2018 | 12.45.00

Demiz Terkaya, Syaikhu Termiskin

164 hari menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat 2018, berbagai syarat harus dipenuhi para calon gubernur dan calon wakil gubenur. Diantaranya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Berdasarkan penelusuran Radar Karawang di situs acch.kpk.go.id, calon gubernur yang paling tajir adalah Deddy Mizwar. Aktor dan produsen film yang menceburkan diri dalam dunia politik itu memiliki kekayaan Rp 38.915.835.289 serta USD 35.541. Dia tercatat melapor harta kekayaannya sebanyak empat kali. Laporan pertamanya tercatat 31 Oktober 2012 dengan harta kekayaannya Rp 27.099.850.216 dan USD 35.122. Laporan kedua, 1 April 2014 dengan harta kekayaannya mencapai Rp 30.251.987.588 dan USD 35.302. Meningkat Rp 3 miliar dan USD 2 sejak laporan pertamanya.
Ketiga, pemeran Naga Bonar itu kembali melapor harta kekayaannya pada 8 April 2015 dengan kekayaannya mencapai Rp 32.772.024.525 dan USD 35.385. Dan terakhir, Deddy melaporkan harta kekayaan pada 1 April 2016 dengan kekayaan mencapai Rp 38.915.835.289 dan USD 35.541.
Simpanan giro Rp 20,7 miliar menjadi penyumbang terbesar harta yang dimiliki pria yang akrab disapa Demiz.
Sedangkan pasangannya, Dedi Mulyadi, terakhir kali melaporkan hartanya tanggal 27 Mei 2015. Dia memiliki harta kekayaan Rp 3.164.425.514. Naik Rp 2,8 miliar dalam rentang waktu 2012-2015. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, merupakan kekayaan paling banyak yang dimiliki bupati Purwakarta dua periode tersebut. Tercatat Dedi memiliki 47 titik tanah di Kabupaten Purwakarta dengan nilai aset Rp 2,4 miliar.
Sementara Ridwan Kamil, sudah dua kali melapor harta kekayaannya. Laporan harta pertama kali dilakukan pada 18 Maret 2013 dengan harta keseluruhan mencapai Rp 5.086.795.057. Terpilih menjadi wali kota, Emil kembali melapor harta kekayannya pada 23 Desember 2015 dengan kepemilikan harta kekayaan Rp 8.282.049.675. Terdapat peningkatan harta kekayaan sekitar Rp 3,19 miliar rentang waktu 2013-2015. Pasangannya, Uu Ruzhanul Ulum  tercatat tiga kali melapor harta kekayaannya. Laporan pertama tercatat 12 Oktober 2010 dengan jabatannya sebagai bupati Tasikmalaya periode 2011-2016, dengan harta keseluruhan mencapai Rp 2.332.000.000. Laporan kedua, pada 19 Juli 2011 dengan harta kekayaannya Rp 2.524.000.000. Tidak ada peningkatan signifikan sejak pelaporan pertamanya. Terakhir, laporan tertanggal 30 Januari 2015 Uu memiliki harta kekayaan Rp 3.116.778.194. Naik Rp 592.779.194.
Calon gubernur yang disusung Partai Gerindra, PAN, dan PKS, yaitu Sudrajat hanya satu kali melapor harta kekayaannya pada 30 September 2002. Kekayaan yang dimiliki Sudrajat saat itu mencapai Rp 3.440.294.898 dan USD 295.000. Sementara pasangannya, Ahmad Syaikhu, tercatat melapor harta kekayaannya sebanyak dua kali. Pertama, wakil Wali Kota itu melapor kekayaannya pada 19 November 2007 dengan total keseluruhan Rp 564.118.524. Pada laporan kedua, 14 September 2012 harta kekayaannya meningkat menjadi Rp 945.180.581.
Calon gubernur yang mendaftar paling akhir ke KPU, yaitu Tubagus Hasanuddin melaporkan hartanya ke KPK tanggal 1 Mei tahun 2014. Saat itu hartanya mencapai Rp 9.259.651.793. Total kekayaan Hasanuddin itu terdiri dari harta tidak bergerak Rp 7.450.000.000, harta bergerak Rp 1.104.000.000, giro dan setara kas Rp 92.661.793, piutang Rp 1.000.000.000. Sedangkan utang sebesar Rp 1.050.000.000. Sementara pasangannya Anton Charliyan tidak tercatat di LHKPN KPK.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan berdasar aturan, setiap calon kepala daerah wajib menyerahkan LHKPN. Calon kepala daerah juga harus bersedia jumlah hartanya diumumkan ke publik. Dalam upaya melayani pelaporan, komisi antirasuah itu sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPK nomor 19 tahun 2017. Dalam SE itu, KPK juga menginformasikan ada aplikasi bernama e-LHKPN.  "Kami juga juga sediakan desk khusus di KPK untuk melayani para calon lapor kekayaan," kata Agus.
Diketahui, syarat melapor LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin menyarankan calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi.Hal tersebut juga diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. (psn/jp/mr)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template