Kades Sarijaya: Wabup Gagal Paham - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kades Sarijaya: Wabup Gagal Paham

Kades Sarijaya: Wabup Gagal Paham

Written By Admin Raka on Rabu, 31 Januari 2018 | 14.00.00

RAWAMERTA, RAKA- Pernyataan Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsari yang menilai tindakan kepala desa dengan menolak distribusi rastra dianggap kurang bijak, mendapat respon dari para kepala desa, baik dari organisasi Apdesi maupun Baladewa Karawang. Pasalnya, pernyataan Wabup tersebut terlalu terburu-buru mengambil sikap tanpa mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya. Pernyataan wabup tersebut di nilai memberatkan posisi kepala desa yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat.
Kepala Desa Pasirawi, Kecamatan Rawamerta, H Johansyah, merasa keberatan dengan pernyataan wabup yang dianggap terlalu menggampangkan permasalahan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pengganti rastra tersebut. Pasalnya, dengan pengurangan jumlah penerima manfaat di setiap desa, secara tidak langsung akan menimbulkan gejolak di dalam pemerintah desa. “Sekali lagi bukan programnya yang kita tolak, tapi kebijakannya. Saat penebusan raskin harus bayar aja masyarakat rame, apalagi kalau gratis? Bisa di bayangkan bagaimana respon masyarakat yang gak kebagian. Apalagi yang tidak kebagian ini termasuk masyarakat miskin,” ucapnya, kepada Radar Karawang, Selasa (30/1) kemarin di aula Kecamatan Rawamerta.
Di katakannya, apabila wabup menginstruksikan para kepala desa lakukan pendataan ulang, tentunya tidak memerlukan waktu yang sebentar. Karena pendataan yang dilakukan BPS saja 10 tahun sekali. Apalagi, program BPNT tesebut bukan lagi wacana, melainkan program yang sudah berjalan. “Kalau bisa, program rastra tersebut dikembalikan seperti tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibagi rata. Kalau pun mau di data ulang, tentunya butuh waktu yang panjang, sedangkan pendataan BPS nya sendiri setiap 10 tahun sekali,” katanya.
Hal senada dikatakan Kepala Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya, Enin Sutisna. Ia menganggap sikap Wabup terkesan terburu-buru dalam memberikan instruksi terhadap pemerintah desa untuk melakukan pendataan ulang kepada masyarakat tidak mampu atas pembagian raskin. Para kades menyebutkan, wakil bupati gagal paham tentang keinginan para kades tentang rastra. Pasalnya, selama ini kepala desa tidak menolak program bantuan sosial rastra maupun program BPNT, para kades hanya menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atas aturan BPNT yang akan menimbulkan gejolak bagi masyarakat desa. “Kita beserta kades yang lainnya selama ini bukan menolak programnya, tetapi menolak kebijakan yang dianggap kurang bijaksana,” tegasnya.
Dirinya mengakui, di sisi lain kades sangat berterimakasih atas di gratiskannya rastra, dengan program tersebut masyarakat tidak harus lagi di bebankan dengan pembayaran. Namun di sisi lain, data yang diberikan oleh BPS sendiri tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, yang dikhawatirkan akan membuat kegaduhan di masyarakat. “Jika wabup menginstruksikan  kepada pemerintah desa untuk melakukan pendataan ulang, maka saya akan melakukannya, tetapi apakah bisa pendataan tersebut diproses oleh BPS?,” tanya Adok, sapaan akrab Kades Sarijaya Kecamatan Majalaya.
Adapaun yang paling harus di perhatikan, yaitu proses BPS dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat desa, karena menurutnya selama ini pendataan yang dilakukan oleh BPS tidak melibatkan pemerintah desa.
Sebelumnya, Wakil Bupati Ahmad Zamakhsyari menilai, tidak bijak sikap menolak para kepala desa itu. Menurut dia, rastra program dari pusat dan digratiskan sebagai bentuk cinta pemerintah kepada rakyatnya. "Hal pertama harus dipahami para kepala desa kalau rastra ini program pusat. Pemerintah pusat menganggarkan rastra tidak lagi ditebus tetapi langsung dibagikan, dan itu bentuk kecintaan kepada rakyatnya. Kalau kemudian kepala desa terancam merasa terbebani karena lahirnya kecemburuan, maka tinggal dijelaskan saja ke masyarakat nanti diajukan lagi oleh kepala desanya," tegas wabup.
Karenanya, Wabup yang akrab disapa Jimmy ini mengatakan, tidak baik juga jika kepala desa main tolak saja justru ketika rastranya belum dibagikan. Menurut Wabup tidak bijak sikap seperti itu. "Masa pemerintah pusat sudah baik memberi masyarakat langsung rasta secara hibah tetapi malah di tolak. Saya malah bertanya saat ini alasan kepala desa nolak itu apa. Pasti karena tidak mau pusing. Ya, jangan jadi pemimpin kalau tidak mau pusing," papar Wabup. (rok/apk)


Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template