Kades Kurang Paham soal Perpajakan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kades Kurang Paham soal Perpajakan

Kades Kurang Paham soal Perpajakan

Written By Angga Praditya on Selasa, 30 Januari 2018 | 15.30.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Inspektur Pembantu (Irban) III Inspektorat Karawang melakukan pemeriksaan dana desa di Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Senin (29/1). Anggaran APBN tahun 2017 yang mengalir ke desa tersebut di bina untuk pencegahan pelanggaran realisasi di tahun berikutnya.
Tim Irban III Inspektorat Karawang, Hendra Jaya S.Sos mengatakan, pihaknya bersama tim terus menggarap beberapa desa di sejumlah Kecamatan untuk pembinaan pencegahan realisasi dana desa tahun-tahun berikutnya. Standar pemeriksaan dana desa ini, pihaknya berpedoman pada Surat Kemendagri Nomor 700/1281/A.1/IJ kaitan pengawasan. Yaitu meliputi pra Penyaluran, realisasi penyaluran dan penggunaanya dan juga paska penyaluran.
Dari sejumlah desa yang ia periksa dan garap pembinaannya, ada beberapa kelemahan yang masih lemah dalam hal administrasi, bahkan luput dalam pembuatan berita acara fisik soal penyebab kekurangan maupun kelebihan infrastruktur yang dibangunnya. Lebih dari itu, sambung Endra,  pemahaman perpajakan juga masih rendah di pemerintahan Desa, artinya, bukan tidak ingin pemerintah desa membayar pajak, namun karena kurangnya sosialisasi perhitungan dan alurnya, beberapa diantara desa yang digarapnya cenderung masih kurang sempurna pajak Dana Desanya. "Kita lebih pada pencegahan dan pembinaan dana desa di desa-desa agar tidak terjadi penyimpangan ditahun-tahun berikutnya," katanya.
Lebih jauh Endra menambahkan, sama seperti halnya pemeriksaan reguler, hasil dari pembinaan ini akan muncul temuan Laporan Hasil Pemeriksaan( LHP) yang akan langsung di sodorkan kepada Bupati dan Gubernur. Jika saja masih ada kekurangan, secepatnya di lengkapi sesingkat mungkin setelah pemeriksaan ini. Adapun jika masih ada yang kurang memahami, inspektorat sebut Endra, membuka Warung konsultasi yang selama ini sudah hadir dua tahun terakhir, meskipun sangat jarang instansi dan pemerintahan desa memanfaatkan ruang warung konsultasi setiap hari Jumat tersebut.
Padahal, meskipun perencanaan sudah matang, namun pertanggungjawaban dan administrasi diakuinya, masih kurang sempurna. Ia berharap, dengan pemeriksaan ini, pemerintah desa bisa semakin faham pengelolaan dana desa, alur dalam RKPdes, RPJMDes hingga pelengkapnya melalui Peraturan Desa (Perdes)  bisa lebih rapi dan baik. "Kekurangannya harus difahami, kita buka kok warung Konsultasi di Kantor, walaupun belum sepenuhnya dimanfaatkan intansi dan pemerintahan desa," katanya.
Lebih jauh Endra menambahkan, ada 3 tahapan tujuan pemeriksaan ini, yang pertama adalah survey pendahuluan melalui pemeriksaan SK, hasil Musrenbang, administrasi perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban. Kemudian pengujian sederhana atas kendala Sistem Pengendaliam Internal (SPI), yaitu mendapatkan keyakinan memadai atas pengendalian internal pengelolaan dana desa dan terakhir pengujian rinci yang langsung digarap Fungsional umum yakni berupa menguji laporan pertanggungjawaban tahap 1 dan tahap 2. Semuanya, tentu saja pedomannya dari surat Kemendagri yang diharapkan, desa-desa yang di periksa dan pembinaan ini sebagai upaya pencegahan penyelewengan Dana Desa." Pertanggungjawaban harus sempurna, karena kita memeriksa sesuai surat Kemendagri," katanya.
Smentara Kades Rawagempol Kulon, H Ade Laide merasa lega pemeriksaan berlangsung lancar, baik administrasi maupun pajaknya di dana desa tahun 2017 lalu. Hanya saja, surat berita acara yang masih kurang dibuat. Sebab, pembangunan Posyandu dari dana desa justru kelebihan, sehingga saran dari inspektorat agar dibuatkan berita acaranya jika ada pembangunan yang kelebihan dari rencana semula. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template