Istri Bupati Nyalon ASN Harus Netral - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Istri Bupati Nyalon ASN Harus Netral

Istri Bupati Nyalon ASN Harus Netral

Written By Admin Raka on Sabtu, 20 Januari 2018 | 11.00.00

Sanksi Bisa Sampai Pemecatan

PURWAKARTA,RAKA - Jelang kontestasi Pilkada Serentak 2018, Aparatur sipil negera (ASN) di Ingatkan untuk menjaga netralitas. Mengingat sanksi yang diberikan cukup lumayan jika ASN terlibat politik praktis mulai penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang, hingga berat. Apalagi, pilkada di Purwakarta, ada beberapa calon yang memiliki keterkaitan dengan ASN, diantaranya adalah istri Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan Sekretaris Daerah Padil Karsoma.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta, Ruslan Subanda mengatakan, 2018 merupakan tahun politik, sebabnya segenap ASN dituntut untuk menjaga netralitas dan profesionalisme agar tidak terlibat politik praktis. "ASN kami imbau tetap memegang teguh prinsip sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang," kata Ruslan, kepada sejumah awak media kemarin.
Adapun amanat yang mewajibkan ASN mesti netral, tertuang dalam penegasan PNS dilarang berpolitik kembali disampaikan menpan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (PANRB) No. B/71/M.SM.00.00//2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Surat tersebut dikelarkan tertanggal 27 Desember 2017.
Secara umum, netralitas ASN juga diingatkan di berbagai pasal dalam Undang-Undang (UU) No5 Tahun 2014 tentang ASN. "ASN harus memegang teguh dan taat akan aturan tersebut. Di Purwakarta kami siapkan edaran yang ditandatangani langsung oleh bupati. Kita sudah melakukan pengarahan kepada setiap ASN untuk tetap netral," kata Ruslan.
Ruslan tak menutupi jika sanksi pemecatan bisa saja diberikan terhadap ASN yang terbukti jelas terlibat politik praktis. "Sanksi pemecatan itu ada dalam SE Menpan RB," tutur dia.
Diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ASN yang tidak netral akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Sanksinya berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
Sedangkan untuk sanksi disiplin tingkat berat dapat dijatuhkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, selain itu dapat dijatuhkan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, kemudian pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. "Untuk itu, Pak Menteri Asman mengimbau setiap ASN mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, namun tidak mencabut hak ASN dalam memberikan hak pilih," pungkasnya (gan)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template