Harapan Dapat Honor Kandas Lagi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Harapan Dapat Honor Kandas Lagi

Harapan Dapat Honor Kandas Lagi

Written By Admin Raka on Rabu, 10 Januari 2018 | 18.21.00

Bendahara PBB: Honor Rp 750 Ribu Saja Kurang Apalagi Dihilangkan

TELAGASARI, RAKA - Hingga awal tahun 2018 ini masih belum ada tanda-tanda petugas pengumpul Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapatkan jatah honor dan insentif. Akibatnya, selain serapan pemasukan berpeluang macet, hal itu juga rawan menciptakan mental koruptor.
Koordinator PBB Kecamatan Telagasari Engkos Kosasih, disinggung soal honor petugas pemungut pajak di wilayahnya mengatakan, sejak 2017, para bendahara PBB yang semula mendapatkan honor Rp 750 ribu per bulan, selama 12 bulan kemarin sama sekali bekerja tanpa honor. Itu berlaku bukan buat di kecamatan dengan nilai pemasukan paling kecil, tetapi juga pada kecamatan dengan prestasi baik pemasukan PBB nya, seperti Kecamatan Telagasari. Walaupun juara lima terbaik pungutan PBB nya, namun tetap tidak ada honor dan insentif buat para penagihnya.
Kendati demikian, sempat timbul harapan mendapatkannya dari pos keuangan di DBH Desa. Sayangnya, untuk itupun ternyata nihil juga. "Tadinya berharap dari Dana Bagi Hasil sebagai pos alokasi honor petugas pemungut pajak, tetapi ternyata  dana  non fisik itu lebih mengutamakan  rehab kantor desa yang masih bagus-bagus, ketimbamg honor para bendahara PBB yang setiap hari menagih pajak untuk pemasukan ke Pemkab," tandas Engkos.
Lebih jauh Engkos menambahkan, ketiadaan honor dan kesejahteraan para bendahara PBB ini juga akan berpengaruh pada pemasukan PBB tahun ini. Dia yakin para bendahara ini akan semakin malas dan membiarkan saja serapan pemasukan PBB tahun ini, bahkan lebih rawannya bisa saja mengkorup pungutan PBB itu untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraannya. "Jangan mencari siapa yang salah jika tumbuh mental korup. Karena itu menjadi akibat dari ketiadaan kesejahteraan khusus yang diberikan Pemkab sendiri," tegas Engkos.
Karenanya, sambung Engkos, dengan hanya mengandalkan upah pungut Bendahara PBB hanya dijatah berdasarkan SPPT per lembarnya yaitu Rp 700, kepala desa Rp 200 dan camat Rp 100 dikalikan jumlah pemasukan. Sehingga para bendahara PBB ini bisa saja mendapatkan andalan upah pungut itu Rp 3 Juta, tapi per tahun. Namun, rata-rata pemasukan yang rendah, hanya dapat kurang dari sejuta per tahunnya. "Mengandalkan upah pungut saja tidak mencukupi, itupun kalau pemasukannya banyak, tapi kalau sedikit dari mana kesejahteraannya," tandas Engkos.
Sementara itu, Bendahara PBB Desa Rawagempol Wetan Saundi mengatakan memungut PBB masyarakat merupakan kewajiban meskipun saat penagihan selalu nihil karena alasan belum panen, SPPT belum diurus pasca penjualan tanah dan bangunan, hingga alasan lainnya. Disisi lain, mengandalkan upah pungut saja, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, diberi insentif Rp 750 ribu perbulan pun sebutnya, masih minim, tapi setidaknya itu berharga untuk meringankan beban belanja sehari-hari keluarga.
Sayangnya, justru di tahun 2017, semuanya pupus, begitupun ditahun ini, belum ada tanda-tanda kebijakan pemberian honor para bendahara PBB. Istilah kata ada DBH yang alokasinya buat pegawai yang belum dicover oleh ADD, namun kenyataannya, untuk bendahara PBB, sama sekali tidak ada alokasinya, betapapun tidak tercover di ADD. Ia berharap, ada kebijakan yang baik ditahun ini untuk bendahara PBB, karena upayanya menanyakan ke Komisis B dan BPKAD, masih belum ada tanda-tanda realisasi lagi tahun ini. "Mendapatkan honor Rp 750 ribu saja belum mencukup kebutuhan sehari-hari, apalagi dihilangkan," keluhnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template