Dukung Cagub Bisa Dipecat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dukung Cagub Bisa Dipecat

Dukung Cagub Bisa Dipecat

Written By Angga Praditya on Jumat, 19 Januari 2018 | 16.30.00

Pegawai Negeri Dilarang Berpolitik 

KARAWANG, RAKA - Sekretaris Daerah Teddy Rusfendi Sutisna mengingatkan sanksi pecat bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Karawang yang terlibat politik praktis menjelang Pilgub 2018.
"ASN harus netral tidak boleh terlibat politik praktis, kalau ada ASN yang terlibat politik praktis nanti kita tindak sesuai tingkat pelanggarannya. Ada yang ringan, sanksi sedang dan yang berat bahkan bisa sampai dipecat," ujar Teddy kepada Radar Karawang, Kamis (18/1) disela-sela apel Kesadaran Nasional di Plaza Pemkab.
Dikatakan Teddy, pengertian netralitas ASN yakni tidak menjadi anggota apalagi pengurus partai politik. Tidak memihak dan menunjukkan dukungan terhadap partai politik secara terbuka di depan publik serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan partai politik.
"ASN juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan kewenangan yang diperoleh dari jabatan untuk kepentingan partai politik," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan Disiplin dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Abas Sudrajat menyampaikan, ketentuan terkait netralitas ASN dalam aktivitas politik tertuang dalam PP No. 37 tahun 2004 tentang larangan ASN menjadi anggota partai politik (parpol). Apabila ASN kedapatan menjadi anggota parpol wajib mengundurkan diri sebagai ASN dan diberhentikan dengan hormat. "Sedangkan apabila ASN menjadi anggota parpol tanpa mengundurkan diri sebagai ASN akan diberhentikan dengan tidak hormat," ungkapnya.
Masih dilanjutkan Abas, larangan mendukung calon presiden atau anggota legislatif dan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No 10 tahun 2008 dan UU No 42 tahun 2008, apabila dikaitkan dengan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, jika ditemukan ada yang dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Diantaranya,
Sanksi sedang diberikan jika PNS memberikan dukungan kepada capres, caleg dan calon kepala daerah berupa menjadi pelaksana atau peserta kampanye, dengan melakukan pertemuan ajakan atau surat dukungan dan himbauan tetapi tidak menggunakan fasilitas negara atau atas kewenangan jabatannya.
 "Apabila hal-hal keterlibatan dalam pelaksanaan kampanye atau memberikan dukungan dengan menggunakan fasilitas negara atau jabatan maka ASN tersebut akan dikenakan sanksi berat," ungkapnya.
Masih dikatakan Abas, jenis sanksi berat sendiri paling ringan ialah dimulai dari penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun sampai dengan pemecatan dari ASN. Abas juga menjelaskan sehubungan akan dilaksanaan pilkada secara serentak maka BKPSDM membuat surat edaran bagi para ASN sebagai tindaklanjut atas surat Menpan RB No. B/71/M/SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017, perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018.
Pokok surat edaran tersebut, kata Abas, agar dapat melakukan pengawasan dan menghimbau ASN untuk menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan politik
. "ASN harus menjaga terciptanya iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas. ASN yang diduga melakukan pelanggaran akan diproses dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," paparnya. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template