Ditolak Panwaslu, Rustandi Lanjut ke DKPP dan PTUN - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Ditolak Panwaslu, Rustandi Lanjut ke DKPP dan PTUN

Ditolak Panwaslu, Rustandi Lanjut ke DKPP dan PTUN

Written By Angga Praditya on Minggu, 28 Januari 2018 | 14.00.00

PURWAKARTA,RAKA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta memutuskan menolak gugutan pemohon Rustandi-Dikdik terhadap KPU setempat selaku termohon. Jumat (26/1). Putusan tersebut, berdasarkan kesimpulan serta dalil-dalil yang diberikan dari dua belah pihak, selama musyawarah berlangsung.
Dari Pantauan Radar Karawang, dalam pembacaan putusan hasil musyawarah yang digelar di Kantor Panwaslu Purwakarta di Jalan Basuki Rahmat tersebut, tampak mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Sementara di sekitar area kantor panwaskab, para pendukung dan relawan Rustandi-Dikdik menyuarakan orasinya sebagai bentuk dukungan moril terhadap pasangan calon bupati tersebut.
H Rustandi mengatakan, penolakan tersebut bukan halangan baginya untuk terus berjuang. "Permohonan kami ditolak untuk menjadi calon peserta di Pilkada Purwakarta. Jelas kami tidak akan diam sampai disini, kita akan teruskan ke PTUN dan DKPP," kata Rustandi.
Menurutnya, sebagai pejuang demokrasi akan terus berjuang untuk menegakan keadilan berpolitik di Purwakarta. "Mungkin karena alasan yang jelas menurut Panwaslu, tapi menurut kami fakta-fakta persidangan jelas, bahwa kami memiliki bukti yang otentik, yaitu DPC Hanura Purwakarta telah diambil alih oleh DPP Hanura, dan SK dari DPC Hanura itu dijadikan dasar mendaftar ke KPU padahal sudah jelas buktinya surat pencabutannya, dan langsung ada pengukuhan bukti bahwa kami yang diusung oleh Hanura. Itu jelas," tuturnya.
Sementara Ketua Panwaslu Purwakarta, Oyang Este Binos menegaskan, panwaslu menyatakan menolak permohonan pemohon dengan alasan dalil-dalil yang mereka ajukan selama masa sidang berlangsung dinilai tidak kuat. Sebaliknya, KPU dianggap sudah menjalankan tugasnya sesuai amanat perundangan. Dalam hal ini UU 10/2016 dan PKPU 3/3017 maupun perubahannya PKPU 15/2017 tentang pencalonan. "Pemohon juga keliru memahami tentang masa penelitian syarat pencalonan sebagaimana tertuang dalam PKPU 2/2018 perubahan PKPU 1/2017 tentang tahapan. Menurut mereka, penelitian syarat pencalonan belangsung tanggal 8-16 Januari. Padahal tahap tersebut dilakukan bersamaan waktu pendaftaran tanggal 8-10. Kecuali penelitian syarat calon," beber Oyang.
Menurutnya, jika syarat-syarat pencalonan tersebut tidak ada pada tanggal 8-10 Januari, maka dokumen pendaftaran tersebut tidak bisa diterima. "KPU juga tidak bisa disalahkan menerima berkas pendaftaran bapaslon Anne-Aming yang sama-sama diusung Hanura dan menolak berkas Rustandie-Dikdik. Sebab saat itu dokumen Anne-Aming dianggap lengkap, terlebih syarat pencalonannya. Bahkan, didaftarkan oleh Ketua dan Sekretaris DPC Hanura setempat. Sehingga tidak ada alasan KPU menolak. Dan ketika statusnya sudah diterima, maka dukungan tidak bisa dipindahkan atau dicabut," katanya.
Hal ini sejalan dengan Pasal 6 ayat 4 yang menyatakan, parpol atau gabungan parpol yang telah mendaftarkan bapaslon ke KPU kabupaten/kota tidak ada menarik dukungannya sejak didaftarkan, Ayat 5 dalam hal parpol atau gabungan parpol menarik dkungan dan atau menarik bapaslon yang telah didaftarkan parpol atau gabungan parpol tersebut tetal dianggap mendukung bapaslon bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bapaslon pengganti. (gan)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template