Dicopot di DPRD, Dasuki Melawan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dicopot di DPRD, Dasuki Melawan

Dicopot di DPRD, Dasuki Melawan

Written By Angga Praditya on Jumat, 05 Januari 2018 | 12.30.00

KARAWANG, RAKA - Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Karawang yang memecat dan melakukan pergantian antar waktu terhadap anggotanya yang duduk di kursi DPRD Karawang, Asep Dasuki, berbuntut perlawanan.
Asep Dasuki yang kini bergabung dengan kubu PPP versi Djan Faridz, menggugatnya melalui Pengadilan Negeri Karawang. Bahkan, saat ini proses persidangannya sudah hampir memasuki putusan sela.
Terkait gugatan itu, kuasa hukum DPC PPP Karawang Ferryanto Piliang menilai, gugatan Asep Dasuki salah alamat jika harus melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Karawang terhadap DPC PPP yang diketuai Hj Lina Sugiharti. Menurutnya, Mahkamah Agung dalam putusannya memberikan perhatian terhadap sengketa partai politik untuk diselesaikan di internalnya.
Dikatakannya, sesuai dengan Pasal 32 jo Pasal 33 UU No 2 tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan internal partai politik diberikan independensi mutlak penyelesaiannya di Mahkamah Partai. "Dan ini adalah termasuk kategori kompetensi absolut yang diamanatkan oleh UU Parpol," ujarnya, Kamis (4/1), usai sidang di Pengadilan Negeri Karawang.
Kata Ferryanto, dalam perkara a quo Asep Dasuki selaku penggugat tidak pernah mendaftarkan keberatannya atas pemecatan dirinya sebagai anggota PPP ke Mahkamah Partai, jika dia pernah melakukan itu haruS dibuktikan surat keberatannya dan juga registrasi perkaranya. "Klien kami DPC PPP Kabupaten Karawang tidak pernah mendapatkan surat undangan dari Mahkamah Partai PPP, jadi tanpa melalui mekanisme Mahkamah Partai PPP terlebih dulu memeriksa dan memutus perkara tersebut. Secara hukum PN Karawang belum atau tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut," ungkapnya.
Untuk itu kata Ferry, PN Karawang harus tegas menyatakan perkara gugatan a quo tidak diterima, karena sudah banyak yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan Mahkamah Partai itu adalah kompetensi absolut, dan harus didahului proses penyelesaian sengketa parpol. Jika tidak tercapai penyelesaian melalui Mahkamah Partai, baru pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan dibuktikan adanya berita acara pemeriksaan di Mahkamah Partai atau sejenisnya.
Selaku kuasa tergugat, pihaknya berpendapat, secara hukum gugatan yang diajukan penggugat terlalu dini atau premature karena tidak melakukan tahapan di Mahkamah Partai PPP.
Karena itu menurutnya, PN Karawang belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo. "Maka selayaknya Majelis Hakim di PN Karawang secara tegas dalam bentuk putusan sela nantinya menyatakan, gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dinyatakan ditolak," bebernya.
Dikatakannya, penggugat menggunakan Putusan Mahkamah Partai PPP tahun 2014 sedangkan SK DPC PPP Kabupaten Karawang tahun 2016. Menurutnya, dari tahunnya saja sudah tidak tepat dijadikan rujukan, tapi penggugat masih menggunakannya sebagai dasar hukum untuk bisa menggugat melalui pengadilan. Diakuinya, putusan Mahkamah Partai PPP yang dijadikan landasan hukum penggugat sudah berakhir, ketika PPP mengadakan Muktamar Ishlah pada 8-10 April 2016 di Asrama Haji Pondok Gede. Dimana kubu Romy dan kubu Djan Faridz sudah islah dan memilih ketua umum baru, pada saat itu yang terpilih adalah Romahurmuziy sebagai ketua umum dan Asrul Sani sebagai sekretaris jenderalnya. Sedangkan susunan pengurusnya jelas dia, sudah disahkan oleh Kemenkumham RI. Ditambah lagi PPP yang dipimpin Lina Sugiharti itu, sudah terdaftar sebagai peserta pemilu tahun 2019 nanti.
 "Sedangkan Penggugat Asep Dasuki sebagai Ketua DPC partai yang tidak lolos, dan ketika Asep Dasuki menyatakan dirinya adalah ketua DPC partai juga, maka seketika itu dirinya sudah tidak tunduk dan patuh dengan putusan partai, dan Pasal 13 AD/ART PPP hasil Muktamar VIII tanggal 8-10 April 2016 tersebut jelas penggugat sudah tidak sejalan dengan partai, dan memangku jabatan di partai selain PPP yang sah. Maka secara hukum Asep Dasuki sudah keluar dari PPP dan itu otomatis tanpa perlu ada surat pemecatan. Namun secara formal, tetap saja pihak DPC PPP Karawang mengikuti proses yang ada," tandasnya.
Dihubungi usai persidangan, Kuasa Hukum Asep Dasuki, Endang Suharta menyatakan, pihaknya akan menerima akan putusan Pengadilan Negeri Karawang karena merupakan ranahnya pengadilan negeri. "Untuk mengadakan putusan perdata khusus itu sebelumnya ada pengadilan sidang mahkamah partai, setelah itu kewenangan pengadilan negeri dengan Undang-undang Parpol. Kalau lanjut akan kita siapkan bukti-bukti untuk menguatkan gugatan kita," ujarnya.
Pada sidang yang berlangsung singkat tersebut, Hakim Ahmad Taufik SH mengatakan, perkara ini dikategorikan perdata khusus. Karena ada kekhususan yang perlu disikapi majelis, maka harus dilakukan musyawarah terlebih dulu. "Sidang ada asumsi bisa lanjut atau disetop. Untuk perkara ini saya juga belum tahu, kita akan lanjutkan di sidang berikutnya, Rabu 10 Januari lanjutan sikap majelis," ujarnya.
Sebelumnya, Endang menilai SK yang dikeluarkan oleh Ketua DPC PPP Karawang kubu Romy, Lina Sugiarti, syarat dengan penyimpangan dan dinilai cacat hukum. "Ada dua SK yang dikeluarkan oleh DPC PPP kubu Romy. Dan kedua SK tersebut saya nilai cacat hukum. Penuh dengan penyimpangan dan tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART internal DPP PPP," katanya kala itu.
Menurutnya, kondisi PPP di Karawang terbelah menjadi dua kubu sama seperti di DPP. Oleh karenanya dia menyampaikan, SK nomor 022/KPTS/RAPIM-DPC/X/2016 tentang pemberhentian Asep Dasuki sebagai anggota partai PPP. Dan, SK nomor 023/KPTS/RAPIM-DPC/X/2016 tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Karawang PPP hasil Pemilu 2014, dinilai sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan perundang-undangan partai politik yang ada.
Selain itu, pemberhentian dan pemecatan terhadap anggota atau kader atau pengurus DPC PPP Karawang, seharusnya oleh DPP, bukan oleh DPC, terlebih yang menandatangai kedua SK tersebut adalah kubu Romy yaitu Lina Sugiarti dan Dedi Rustandi, sebagai ketua dan sekretarisnya. "Mereka (DPC PPP Karawang kubu Romy) tidak memberikan alasan secara pasti kenapa melakukan pemberhentian dan memberikan SK PAW yang tidak sesuai dengan UU Parpol itu," tegasnya.
Atas hal tersebut, pihak Asep Dasuki melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang terkait perselisihan partai politik dengan gugatan perkara nomor 65/PDTG/2017/PN-KWG tertanggal 19 Oktober 2017. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template