Dewan Bingung Sendiri, Pembangunan Jalan Bukan di Tanah Pemda - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dewan Bingung Sendiri, Pembangunan Jalan Bukan di Tanah Pemda

Dewan Bingung Sendiri, Pembangunan Jalan Bukan di Tanah Pemda

Written By Angga Praditya on Kamis, 04 Januari 2018 | 14.30.00

PURWASARI, RAKA - Banyaknya permumahan di Kabupaten Karawang yang belum diserahkan fasilitas sosial dan fasilitas umumnya (Fasos-fasum) kepada Pemda Karawang membuat permasalahan tersendiri dalam pembangunan. Pasalnya tanah bukan milik pemda maka tidak diperbolehkan untuk dibangun dengan menggunakan anggaran pemda.
"Kalau menurut aturan, tidak ada kewajiban pemda membangun jalan atau apapun di atas tanah tersebut (menggunakan APBD)," jelas Anggota Komisi C DPRD Karawang Saepudin Permana, kepada Radar Karawang di kediamannya Desa Mekarjaya, Rabu (3/1). 
Dia juga menyampaikan, setiap reses yang dilakukan oleh dirinya, mayoritas yang dipinta oleh warga adalah infrastruktur jalan. Tapi menjadi permasalahan tersendiri bagi warga perumahan yang fasos dan fasumnya belum diserahkan ke pemda. Sementara warga yang tinggal di perumahan juga membayar pajak. "Ini jadi dilema bagi kami (selaku wakil rakyat). Karena mereka (yang tingal di perumahan) juga bayar pajak, tapi tidak ada kewajiban pemda untuk melakukan membangun (jalan dan lainnya)," ujarnya.
Terlebih dalam pemilu atau pileg, warga yang tinggal di perumahan juga ikut melakukan pencoblosan. Dengan demikian, keterwakilan dewan di parlemen sebagai wakil rakyat menjadi tidak menyeluruh. Karena sebagai wakil rakyat memang mewakili seluruh konstituen yang ada, baik yang tinggal di perkampungan, perkotaan maupun di perumahan. "Tapi kalau perumahan yang belum diserahkan fasos-fasumnya ke pemda kemudian jalannya dibangun oleh angggaran pemda, maka pengembang yang diuntungkan. karena itu masih tanggungjawab pengembang," terangnya.
Oleh karenanya, dia meminta agar pemerintah daerah dalam hal ini dinas instansi terkait mempertegas soal regulasi perizinan perumahan dan penyerahan fasos-fasumnya. Dengan demikian, semua pengembang yang berinvestasi di Karawang bisa dipantau oleh pemda dan tidak merugikan masyarakat yang menjadi konsumennya. "Ini memang harus ada solusi," katanya.
Sementara ini, tambah Aep, sapaan akrab Saepudin Permana, jika mengaca pada pembangunan jalan yang menggunakan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sementara tanah tersebut bukan tanah pemda, maka pembangunan bisa dilakukan tetapi dengan catatan pembangunan tersebut dihibahkan kepada pemilik tanah. "Seperti jalan milik PJT II di Johar, itu dibangunnya sama oleh dinas tapi kemudian dihibahkan. Untuk diperumahan juga bisa seperti itu," jelasnya.
Sementara Direktur Karawang Monitoring Grup, Imron Rosyadi menilai, permasalahan pembangunan jalan di perumahan yang belum menyerahkan fasos-fasum adalah wujud dari lemahnya pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena tentuya dari awal jika pengembang yang hanya akan mengambil untung saja di Karawang itu dipastikan akan kelihatan. "Banyak kasus pengembang nakal di Karawang. Karena saat proses perizinan tidak dikaji secara benar, sehingga jalan yang seharusnya masih tanggung jawab pengembang tapi tidak tunaikan. Akhirnya warga minta jalan dibangun oleh pemda," ujarnya.(zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template