Desa Dijatah Rp 285 Miliar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Desa Dijatah Rp 285 Miliar

Desa Dijatah Rp 285 Miliar

Written By Angga Praditya on Kamis, 25 Januari 2018 | 12.00.00

Tambaksumur Terbesar, Tamelang Terkecil

TELAGASARI, RAKA - Pemerintah desa di Kabupaten Karawang tidak lama lagi akan kembali mendapatkan dana desa. Tahun ini jumlah dana yang bersumber dari APBN tersebut, secara kolektif mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Ade Sudiana mengatakan, dana desa tahun 2018 dalam pagu kolektif se-Kabupaten Karawang volumenya meningkat. Jika tahun sebelumnya Karawang hanya mendapat jatah Rp 255 miliar untuk 297 desa, tahun ini naik menjadi Rp 285 miliar. Desa yang tertinggi kata Ade, adalah Desa Tambaksumur Rp 1.479.154.200, sementara terendah tahun ini angkanya Rp 719.550.700 di Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari. "Tertinggi Tambaksumur, terendahnya Tamelang tahun ini, tapi secara umum meningkat," katanya kepada Radar Karawang, Rabu (24/1) kemarin.
Namun, perubahan sistem pembagian dana desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun ini, ternyata membuat beberapa kepala desa terpukul. Pasalnya, dana yang biasanya mengalami penambahan, tahun ini justru berkurang.
Kades Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan H Lili Hermanto mengatakan, tahun kemarin desanya yang masuk kategori berkembang ini mendapatkan Rp 816.926.000. Namun, tahun ini pagu yang akan dia terima Rp 808.547.000. Dirinya tidak tahu alasan pemerintah melakukan pengurangan dana tersebut. Padahal, infrastruktur di desanya masih banyak yang harus diperbaiki. "Kita ciut Rp 8 jutaan, gak tahu alasannya kenapa dan apa yang menjadi dasarnya," katanya.
Hal sama juga dialami Desa Bayurkidul Kecamatan Cilamaya Kulon H Tolib. Di desanya, dana desa tahun 2017 Rp 826.246.000. Tapi tahun ini menjadi Rp 780 jutaan. Selisih penurunannya lebih dari Rp 35 jutaan. "Kita turunnya 30 jutaan lebih, kan lumayan dibangunkan jalan atau upah kerja mah," katanya.
Ia mempertanyakan dasar penurunan dana desa. Jika acuannya jumlah penduduk dan luas wilayah, kata Tolib, mengapa desa lain yang jumlah penduduk dan luas lahannya lebih luas, justru tetap naik dana desanya. Begitu pula jika acuannya berkembang atau tidaknya sebuah desa. "Jika memang desa saya masih kategori berkembang, mengapa desa kategori tertinggal justru naik," tuturnya.
Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo mengatakan, pihaknya bisa memahami keluhan penurunan dana desa di beberapa desa. Karena pada tahun sebelumnya, pemerintah menggunakan formulasi 90:10, yakni 90 persen dari dana desa dibagi rata ke seluruh desa, dan 10 persen selebihnya dibagikan berdasarkan 4 variabel yakni jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi kemiskinan dan geografi. "Untuk wilayah terluar dapat 10 persen afirmasi," ungkapnya.
Sementara tahun ini, pemerintah akan memperbesar pembagian berdasarkan variabel luas wilayah, kondisi kemiskinan dan geografi sehingga menjadi 80:20. "Sehingga bagi ratanya sekitar 80 persen. Karena yang 20 persen itu dana desa untuk desa pelosok. Bahkan di desa pelosok ada yang mendapat dana desa Rp 3 miliar," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta kebesaran hati para kepala desa atas penurunan ini. "Demi asas keadilan," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template