Data Rastra Dinilai Tidak Akurat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Data Rastra Dinilai Tidak Akurat

Data Rastra Dinilai Tidak Akurat

Written By Angga Praditya on Jumat, 26 Januari 2018 | 17.15.00

KUTAWALUYA, RAKA- Kepala desa di wilayah utara terus mendengungkan penolakan kebijakan pemerintah tentang program baru beras sejahtera (Rastra) yang dinilai memberatkan kepala desa. Terutama Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai terlalu ceroboh dalam melakukan validasi data penerima manfaat rastra. Jelas-jelas data yang dikeluarkan oleh BPS masih berpatokan pada validasi data tahun 2011, yang tentunya saat ini sudah mengalami banyak perubahan.
Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Kutaealuya sekaligus Kepala Desa Sampalan, Jamaludin menegaskan. Dirinya tidak sama sekali menahan alurnya program pemerintah, hanya saja setiap program pemerintah harus disertai dengan validasi data yang akurat. Mengingat, masyarakat sendiri yang nantiya akan menjadi korban ketidak adilan jika mayotitas miskin tidak di data secara keseluruhan. "Kita bukan menahan, melainkan kasihan kepada warga yang tidak mampu, tetapi tidak terdaftar dalam data BPS. Larinya pasti ke Kepala Desa. Di sinilah para Kepala Desa ayo kompak berjuang," tegasnya.
Dirinya pun menekankan kepada pihak Kecamatan Kutawaluya, agar bisa memfasilitasi keluhan para kepala desa. "Makanya dari Kecamatan Kutawaluya minta kejelasan atau secuil surat keputusan dari bupati buat pegangan para kepala desa supaya kepala desa tidak terbebani oleh masyarakat. Itu program pait senangnya sudah resiko kades," ucapnya.
Selaras dengan sekjen Apdesi dan Ketua Baladewa sebelumnya, Jamaludin ingin memperlihatkan perjuangan kepala desa kepada masyarakat, urusan hasil atau tidaknya yang penting para kepala desa sudah berjuang menolong masyarakat. Agar masyarakat miskin yang tidak mampu dan tidak terdaftar dalam data KPM, tapi masih bisa kebagian melalui pemerataan. "Masalah jumlah gak terlalu jadi soal, yang penting merata. Benar kata sekjen apdesi, di hibahkan sebagian kepada masyarakat miskin yang tidak terdata," ujarnya.
Adapun yang menjadi kekhawatiran sekjen Apdesi Alek Sukardi yaitu, jika data BPS tersebut digunakan dan menjadi penentu kebijakan-kebijakan lain yang di peruntukan untuk desa. "Lebih bahaya kalau data ini dibakukan menjadi penentu kebijakan lain yang turun ke desa, maka selama itu pula Desa yang bersangkutan akan terus di rugikan, termasuk desa saya aja jumlah penduduknya jadi berkurang dari yang real 10.325 menjadi 8.700. Data darimana pemerintah pusat dapatnya?" tanyanya. (rok)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template