Dana Desa untuk Fisik Terancam Tidak Tersalurkan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dana Desa untuk Fisik Terancam Tidak Tersalurkan

Dana Desa untuk Fisik Terancam Tidak Tersalurkan

Written By Admin Raka on Selasa, 23 Januari 2018 | 14.50.00

Mayoritas Jalan Milik PJT dan Perhutani 

CIAMPEL, RAKA - Di wilayah Kecamatan Ciampel masih banyak jalan yang rusak, namun disayangkan, jalan tersebut tanahnya bukan milik pemerintah daerah, melainkan milik Perhutani dan Perum Jasa Tirta (PJT) II. Oleh karenanya, meski anggaran yang masuk ke setiap desa cukup besar, tetapi tidak diperbolehkan membangun jalan yang tanahnya milik Perhutani maupun PJT II.
Sekretaris Camat (Sekcam) Ciampel, Irlan suarlan, mengatakan, tercatat lahan padat penduduk dari tujuh desa yang ada di wilayah Ciampel masih dimiliki PJT maupun perhutani. Maka sulit bagi setiap kepala desa untuk melaksanakan penggunaan dana desa seperti perbaikan jalan meskipun di tanah tersebut sudah banyak dihuni oleh masyarakat. "Secara aturan memang tidak diperboleh, baik tanah PJT maupun Perhutani digunakan, tapi pada kenyataanya tanah atau lahan tersebut sudah banyak dihuni oleh warga, apakah tidak diperbolehkan jika fasilitas seperti jalan disana diperbaiki," ucapnya.
Menurutnya pemanfaatan lahan tersebut memang tengah menjadi permsalahan bagi setiap pemerintahan desa maupun kepala desa sendiri dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa. Namun balik lagi kata dia, jika kepala desa sendiri terancam tidak sampai menggunakan anggaran tersebut untuk perbaikan jalan bisa terkena hukum atau termasuk dalam kategori menyalah gunakan anggaran. "Maslahnya untuk perbikan jalan saja tidak boleh, tapi untuk pemukiman warga seperti pembangunan perumahan warga atau warung di atas tanah PJT maupun perhutani itu bebas, lihat saja masih banyak tanah PJT yang digunakan oleh warga," terangnya.
Dirinya berharap, ada suatu kebijakan yang diperbolehkan dari pemerintah daerah maupun pusat agar pemanfaatan lahan bisa terus berkembang dan diperbaiki. Karena bagaimanapun, jika sifatnya untuk perbaikan dan kepentingan umum seharusnya baik pihak PJT maupun Perhutani membebaskan lahan mereka. "Untuk mengeluarkan surat mungkin susah, tapi jika dengan kebijakan pemerintah daerah untuk perbaikan jalan dan infrstrruktur di wilayah tanah atau lahan milik PJT maupun Perhutani mungkin bisa," tuturnya.
Sementara menurut Sekretaris Desa Kutapohaci, Nandang, tecatat ada sebanyak 50 kerpala keluarga di Desa Kutapohaci yang sudah tinggal lama di lahan tanah milik PJT atau perairan. Sehingga ketika sejumlah masyarakat meminta untuk perbaikan jalan di wilayahnya tersebut membuat aparat desa bingung. Sebab, diketahui sendiri kata dia,  jika tanah PJT maupun Perhutani dilakukan perbikan oleh anggaran yang masuk ke desa termasuk melanggar aturan. "Disini kita dilemanya, mungkin bukan hanya desa Kutapohaci saja tapi desa lainnya juga sama," terangnya.
Sementara menurut salah satu petugas PJT II, Saepudin menyampaikan, baik dana desa maupun dana aspirasi untuk perbaikan berupa fisik atau jalan tidak bisa dilakukan jika di atas tanah PJT maupun Perhutani. "Ya tetep tidak bisa, selama lahan atau tanah itu milik PJT," terangnya.(yna)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template