Dana Desa Rp 280 Miliar, Jangan Ada Kades Terjerat Korupsi Lagi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dana Desa Rp 280 Miliar, Jangan Ada Kades Terjerat Korupsi Lagi

Dana Desa Rp 280 Miliar, Jangan Ada Kades Terjerat Korupsi Lagi

Written By Admin Raka on Sabtu, 06 Januari 2018 | 11.15.00

KARAWANG, RAKA - Ada kabar gembira untuk masyarakat di pedesaan. Tahun ini dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat naik. Jika tahun sebelumnya total dana desa yang diterima pemerintah desa di Kabupaten Karawang Rp 255 miliar, sekarang menjadi Rp 280 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Ade Sudiana mengingatkan, dana desa yang setiap tahun terus naik harus digunakan sebaik mungkin oleh kepala desa. "Tahun ini naik jadi Rp 280 miliar. Dana desa pemberian pusat itu harus betul-betul diserap oleh publik," ungkapnya kepada Radar Karawang, Jumat (5/1) kemarin.
Ia melanjutkan, penggunaan dana desa harus berdasarkan hasil musyawarah desa, agar pembangunan yang dilakukan benar-benar dibutuhkan masyarakat. "Masyarakat harus berperan aktif, karena tujuan penyaluran dana desa diantaranya untuk diswakelolakan, dan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya," tuturnya.
Selain itu, pencairan dana desa juga dipercepat. Jika sebelumnya dana desa dicairkan dalam dua tahap yaitu 60 persen pada April dan 40 persen pada Agustus, pada tahun ini 20 persen dari dana tersebut sudah bisa dicairkan pada Januari 2018. Begitu juga pembuatan laporan pertanggungjawaban. 
Kapolres Karawang AKBP Hendy F Kurniawan mengingatkan agar hati-hati dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, para kades juga harus bisa menjaga sinergitas dalam pengelolaan dana desa, baik bersama masyarakat, pemerintah maupun aparat kepolisian. "Jangan main-main dengan keuangan negara, siapapun kepala desanya, harus bisa menjaga amanah dan kepercayaan dari masyarakat sebaik-baiknya," ungkapnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo berharap, persoalan korupsi tidak mengganjal kesuksesan program dana desa. Ia mengaku, terdapat potensi korupsi dengan hadirnya dana desa. Oleh karena itu, ia meminta Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa untuk bisa meminimalisir kesempatan melakukan kecurangan. "Salah satu isu yang membuat program ini (dana desa) bisa gagal adalah korupsi. Jangankan di desa, kalau ada uang, kekuasaan, dan sedikit pengawasan maka potensi korupsi itu besar sekali," ujar Eko.
Eko mengatakan, upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah mengurangi kesempatan melakukan korupsi. Satgas Dana Desa pun saat ini telah bekerja sama dengan inspektorat di kabupaten, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ia bahkan meminta satgas untuk melakukan audit acak secara masif. "Jadi, para Kades pun akan berpikir sepuluh kali untuk mau korupsi. Saya harap ini bisa mengurangi kesempatan," ujarnya. (apk)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template