Boikot Pendistribusian Rastra - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Boikot Pendistribusian Rastra

Boikot Pendistribusian Rastra

Written By Admin Raka on Selasa, 23 Januari 2018 | 17.20.00

Sebelum Aturan Baru Jelas

BATUJAYA, RAKA- Para kepala desa mengaku keberatan dengan aturan baru pembagian beras sejahtera (Rastra) dan mengancam akan menolak menjadi distributor pembagian rastra pada masyarakat. Pagunya dikurangi dan banyak masyarakat yang bakal tidak mendapatkan beras ini. Sementara penerima rastra hanya warga yang memiliki kartu rastra.
Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Alek Sukardi, mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk menolak menjadi distributor jika penerimanya hanya pemilik kartu miskin, sambil mengajukan pendataan ulang keluarga miskin di tiap desa. Mengingat, validasi data BPS yang di nilai rancu. Apalagi tahun depan penyaluran sudah tidak melalui desa lagi dan langsung ke pemegang kartu, yang menurutnya akan semakin membuat pusing kades, karena data Rumah Tangga Miskin (RTM) nya tidak akuntabel.
"Minta pemerintah daerah untuk menunda penyaluran rastra, dan diutamakan sosialisasinya terlebih dahulu. Karena bagaimanapaun akan banyak yang protes. Masyarakat yang sudah dapet beras bertahun-tahun sekarang gak dapet, pasti rame. Sementara penerima tidak pernah diverifikasi ulang, ada penerima kartu miskin yang sekarang kaya," ujar Alek, sekretaris Apdesi sekaligus Kepala Desa Karyamulya.
Dikatakannya, kewenangan pendistribusian rastra ada pada pusat, dirasa percuma ketika para kades menghadapai bupati, karena bukan kewenangannya. Sekarang yang penting semua desa sepakat membagi rata beras seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi harus dibuatkan pernyataan hibah dari pemilik kartu sebagai alas hak hukum aparat desa membagikannya.
Kepala Desa Karya Makmur Hartasim mengatakan, kategori masyarakat miskin berdasarkan BPS, sedangkan masih banyak masyarakat yang tidak masuk ke daftar penerima RTM. Dirinya yakin jika BPS tidak mendata ulang ke tiap-tiap desa, pasti ada yang nyelip orang mampu masuk ke RTM atau penerima manfaat. Sedangkan kemdala yang dihadapi yaitu sulitnya mendorong BPS, karena data RTM tidak boleh lebih dari 15 persen, dan tidak boleh lebih. Tentunya harus ada perubahan data di penetima RTM Atau pagu si penerima. "Kalau para Kades tentunya sepakat dan sangat setuju, ketika beras itu betul-betul data RTMnya diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin, tetapi harus kebagian semua yang miskinnya, jangan separo-separo. Dan itu gimana orang miskin yang kaga dapet," ucapnya.
Kepala Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya Endang Amd,Komp menyatakam sepakat, dirinya mengajak semua kades yang berada di Kabupaten Karawang untuk menolak aturan baru rastra. "Seluruh kades kita datang menghadap bupati untuk tolak aturan rastra baru," tegasnya.
Adapun hal tersebut bukan merupakan kewenangan bupati, namun data tersebut merupakan kewengan data dari BPS. Ketika upayanya untuk menghadap bupati, minimal ada perlawanan yang bisa sampaikan, bahwa ini aturan akan berdampak ke kades-kades. (rok)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template