Beras Sejahtera Bermasalah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Beras Sejahtera Bermasalah

Beras Sejahtera Bermasalah

Written By Admin Raka on Senin, 29 Januari 2018 | 12.15.00

Apdesi Minta Bulog Hentikan Distribusi 

KARAWANG, RAKA - Kemelut pengurangan pagu beras sejahtera (rastra) awal tahun ini, hingga digratiskannya tebusan dari keluarga penerima manfaat, membuat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang menggelar pertemuan baru-baru ini. Hasilnya, selain medesak Bulog menyetop sementara hak keluarga penerima manfaat, sampai ada kejelasan data dan mekanisme penyaluran, serta mengusulkan bupati dan gubernur agar menyanggupi menutupi beban kekurangan pagu melalui APBD.
Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Cilamaya Wetan H Udin Abdul Gani mengatakan, hasil rakor Apdesi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), Dinas Sosial (Dinsos) dan Bagian Ekonomi, menolak pengurangan pagu rastra. Apdesi juga meminta Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar mengucurkan anggaran untuk menambah kekurangan pagu tersebut. "Apdesi dengan tegas menolak pengurangan pagu rastra, kami siap tindaklanjuti dengan menyurati bupati dan gubernur," katanya kepada Radar Karawang, Minggu (28/1) kemarin.
Lebih jauh Kades Rawagempol Wetan ini menambahkan, Apdesi menyampaikan secara tegas kepada Bulog Sub Divre Karawang-Bekasi, agar jangan mendistribusikan beras ke desa-desa, sebelum bupati dan gubernur menjawab surat dari Apdesi. Karena, sambung Udin, selama ini distribusi raskin yang disubsidi oleh pemerintah sudah berjalan baik dan tidak ada masalah, walaupun membeli atau menebusnya. Tapi, setelah konsep penerimaannya diubah oleh pemerintah pusat, memunculkan polemik di masyarakat. "Kades seperti diadu domba dengan warganya sendiri. Parahnya lagi, data yang dipakai adalah data statistik tahun 2011," tuturnya.
Ketua Apdesi Sukarya WK mengatakna, dirinya beserta kepala desa lainnya tidak menolak pendistribusian rastra, namun penolakan tersebut lebih kepada peraturan baru yang dinilai memberatkan para kepala desa. Karena tahun ini pemberian rastra tidak boleh diratakan. Selain itu, jumlah penerima manfaat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu secara tidak langsung akan menimbulkan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat, yang berdampak kepada pemerintah desa. "Kita dan kepala desa lainnya menyatakan akan boikot pendistribusian rastra sampai ada keputusan, minimal dari bupati Karawang. Untuk memberikan kebijakan agar rastra dapat dibagikan secara merata seperti tahun sebelumnya," ucapnya.
Sekretaris Apdesi Karawang Alex Sukardi mengatakan, mekanisme pengurangan jumlah keluarga penerima manfaat harus jelas. "Rastra kita minta untuk tidak didistribusikan dulu, sebelum disosialisasikan ke masyarakat tentang Mekanisme penyaluran dan jumlah penerimanya," pungkasnya.
Ia melanjutkan, Badan Pusat Statistik terlalu ceroboh melakukan validasi data penerima manfaat rastra. Pasalnya, data yang dikeluarkan oleh BPS masih berpatokan pada validasi data tahun 2011, yang tentunya saat ini sudah mengalami banyak perubahan. "Intinya tolong perbaiki data masyarakat miskinnya, jangan sampai mengadu domba antarmasyarakat. Kalau data BPS yang ini terus dijadikan acuan program pemerintah, maka akibatnya pun akan banyak desa yang akan dirugikan," ujarnya.
Dikatakan Alek, data yang dijadikan patokan dalam pendistribusian Rastra oleh BPS saat ini, dinilai merugikan masyarakat dan berimbah kepada pemerintah desa. "Kalau pakai data lama, penerima manfaat rastra tidak akan cocok. Karena validasi data BPS masih menggunakan data 7 tahun yang lalu," ucapnya.
Kepala Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya Endang mengajak semua kades yang berada di Kabupaten Karawang, untuk menolak aturan baru rastra. "Seluruh kades kita datang menghadap bupati untuk tolak aturan rastra baru," tegasnya.
Sedangkan menurut Camat Batujaya Rohmana, dirinya mengakui tahun 2018 ada perubahan yang signifikan tentang pagu rastra, di mana dalam pendistribusiannya mengalami perubahan dalam segi takaran per kepala keluarga (KK), dan jumlah rumah tangga miskin mengalami pengurangan. "Harga rastra yang sebelumnya ditebus oleh masyarakat Rp 1600 per kg, saat ini gratis," tuturnya.
Seperti diketahui, rastra mulai diganti tahun ini dengan  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana kebijakan yang diperkirakan mulai bergulir Februari, setiap penerima bakal berbelanja bahan pangan, seperti beras atau telur dengan hanya menggesek kartu ke warung, maksimal yang bisa dibelanjakan Rp 110 ribu per bulan per KK.
Sementara Kepala Bulog Sub Divre Karawang M Syaukan mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Apdesi soal permintaan mereka memundurkan jadwal distribusi rastra. Menurutnya secara umum tidak menganggu proses pendistribusian beras tersebut. "Tidak masalah, mereka juga punya hak untuk mengajukan penangguhan distribusi rastra. Paling waktunya dimundurkan satu minggu," ujarnya. (rud/rok)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template