Banyak BPD Iegal, Oktober Masa Jabatan Seluruh BPD Habis - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Banyak BPD Iegal, Oktober Masa Jabatan Seluruh BPD Habis

Banyak BPD Iegal, Oktober Masa Jabatan Seluruh BPD Habis

Written By Angga Praditya on Kamis, 11 Januari 2018 | 15.00.00

KLARI, RAKA - Tidak lama lagi jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seluruh desa di Kabupaten Karawang akan mengakhiri masa jabatannya. Meski demikian, terungkap selama ini ternyata banyak BPD yang legalitasnya tidak jelas.
"Banyak BPD legalitasnya gak jelas, SK nya bukan dari bupati. Harusnya dari bupati," kata Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, Budiman Achmad.
Selain itu, banyak desa yang BPD nya tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku, seperti melebihi batas ketentuan yaitu ada yang 11 orang. Padahal berdasarkan regulasi yang berlaku maksimal BPD itu 9 orang dan minimal 5 orang. Untuk yang 11 orang itu mengikuti aturan lama. Oleh karenanya pada bulan Oktober 2018 mendatang semua masa jabatan BPD akan berakhir dan akan dilakukan pemilihan lagi. "Perbupnya (Peraturan bupatinya) sedang godok, mudah-mudahan Februari sudah mulai disosialisasikan," katanya.
Meski belum selesai, dia membocorkan mekanisme yang harus dijalankan saat pelaksanaan pemilihan BPD. Diantaranya BPD harus keterwakilan setiap dusun, tetapi jika dalam satu desa dusunnya kurang dari sembilan maka harus ada aturan yang lebih rinci lagi. Tau jika ada desa yang dusunnya ternyata berjumlah genap seperti empat, maka dusun mana yang berhak memilih BPD lebih dari dusun lainnya. "Makanya nanti itu dibahas di perbup. Proses pemilihannya juga harus melalui musyawarah dusun (musdes)" ujarnya.
Dia juga menyampaikan, banyaknya BPD yang sudah tidak sesuai aturan menjadi tugas berat DPMD untuk melakukan penertiban. Karena biar bagaimanapun BPD merupakan wakil dari masyarakat disetiap dusun, bahkan memiliki fungsi sama dengan anggota dewan di parlemen. "Kami harus beres-beres. Agar semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Sementara kabar akan berakhirnya SK BPD Se Kabupaten Karawang menjelang akhir tahun 2018 nanti belum banyak diketahui oleh BPD itu sendiri, salah satunya adalah Ketua BPD Desa Duren, Wardjono, dirinya mengaku tidak pernah tahu tentang SK tersebut. Terlebih kata dia, dirinya hanya menjalankan tugas dan kewajibannya saja selama di desa. "Nggak tahu saya mah," ucapnya.
Sesuai dengan namanya BPD sendiri kata dia, hanya menjalankan tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa serta menampung aspirasi masyarakat untuk desa. "Tugas saya hanya menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk disampaikan ke desa, serta pengawasan kinerja desa itu aja," ungkapnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa selama menjadi BPD berbeda dengan perangkat desa lainnya, sifatnya kata dia hanya sebagai pengawas saja. "Beda juga tugasnya sama perangkat desa," tuturnya.
Saat ditanya tentang bangak SK palsu BPD, dirinya juga tidak mau tahu yang jelas sebagai BPD sudah menjalnkan tugas dan kewajibannya selama menjabat. "Masalah ada SK yang bodong itukan urusan yang diatas pimpinan, kita hanya menjalankan tugas aja," ungkapnya.(zie/yna)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template