Aset Desa Tidak Bisa Dialihkan ke Pemkab - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Aset Desa Tidak Bisa Dialihkan ke Pemkab

Aset Desa Tidak Bisa Dialihkan ke Pemkab

Written By Admin Raka on Sabtu, 27 Januari 2018 | 16.30.00

Makam Syekh Quro akan Disertifikatkan

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Lahan seluas dua hektare di area komplek makam Syekh Quro di Dusun Pulobata, Desa Pulokalapa, Kecamatan Lemahabang, yang sudah di ziarahi ribuan orang setiap minggu, ternyata belum di sertifikatkan secara legal.
Kepala Desa Pulokalapa, Popon Fatmwati mengatakan, sejauh ini diakuinya komplek makam Syekh Quro merupakan aset desa, namun bukti sertifikat dan AJB misalnya, belum ada bukti konkrit yang otentik, kecuali sebutnya, SK tahun 1957 yang ditandatangani Bupati di Pemerintahan Kewedenaan Purwakarta tanggal 7 Juni. Kadesnya saat itu bernama Usa Natadipraja menyatakan kepengurusan area makam Syekh Quro diserahkan kepada Pemerintahan Desa Pulokalapa.
Adapun luas lahan, satu hamparan dengan makam Syekh Bentong atau Syekh Darugem sekitar 2 hektaran. "Kita hanya punya SK Kewedenaan saat itu makannya kita sebut Asset Desa, sertifikatnya ya belum ada," katanya.
Aset desa itu, sebut Popon, kabar teranyar tidak bisa dialihkan atau dijual menjadi aset Pemkab yang selama ini jadi tameng pembangunan, karena aturannya tidak membolehkan. Dengan kata lain, komplek makam lahannya tetaplah milik aset desa, termasuk saat pembangunan infrastruktur ke depan. Bagi Desa sambungnya, justru sangat bersyukur jika tanah di komplek makam itu masih menjadi aset desa, ketimbang beralih menjadi aset Pemkab.
Tinggal saat ini, pihaknya mengupayakan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengajuan sertifikat. Sehingga, pembangunan apapun, baik dari aspirasi Pemprov Jawa Barat maupun Pemkab, status lahannya sudah legal secara otentik. "Kita siap sertifikatkan ke BPN. Tapi mau koordinasi dulu," kata Popon tanpa menyebutkan akan koordinasi dengan siapa.
Sekretaris Camat (Sekcam) Lemahabang, H. Hasan Nurdin mengatakan, Permendagri Nomor 1 tahun 2016 pasal 25 saat rakor bersama bagian aset menyebutkan, Pemkab dilarang membeli atau mengalihkan lahan atau tanah milik pemerintah desa. Karenanya, komplek Makam Syekh Quro tidak bisa beralih menjadi aset Pemkab. Maka solusinya, sebut Hasan,  harus jadi aset desa. Hanya saja, selama ini lahan tersebut belum sertifikat sebagai aset Desa, maka sebelum pembangunan harus di sertifikatkan terlebih dahulu. "Ada aturannya, aset desa tidak bisa dibeli atau dialihkan menjadi aset Pemkab," tandasnya.
Sementara itu, Camat Lemahabang H Hamdani S.Ip MM mengatakan, disebut aset desa itu memang harus jelas ada buktinya, namun selama ini komplek area makam Syekh Quro ini akrab dengan sebutan aset desa, sayangnya bukti kuatnya hanya sebatas SK tahun 1957, dan tidak pernah di urus sertifikatnya sampai saat ini. Untuk itu sambung Camat, pihaknha mendorong dan siap memfasilitasi Pemerintah Desa Pulokalapa untuk mengajukan sertifikat tanah lahan Makam Syekh Quro yang disebut seluas 2 hektar ke BPN. Sedangkan untuk biaya, menurut camat jangan dulu dipikirkan, yang penting sebutnya koordinasi dulu dan konsultasi kaitan sejarah lahan di komplek tersebut. "Kita dorong agar segera siapkan berkas untuk disertifikatkan nanti, karena pembangunan bisa saja sewaktu-waktu datang, dan lahannya harus sudah jelas legalitasnya," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template