400 Kepsek Terancam Bodong - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » 400 Kepsek Terancam Bodong

400 Kepsek Terancam Bodong

Written By Admin Raka on Senin, 15 Januari 2018 | 16.00.00

TELAGASARI, RAKA - Kabar ditangguhkannya periodesasi Kepala Sekolah (Kepsek)yang seharusnya sudah terhenti sebagaimana SK nya menimbulkan keheranan di kalangan Pengawas. Selain ditunggu para calon kepala sekolah yang waiting list, kepsek yang habis masa tugasnya sesuai SK sebelumnya, masih bertahan tanpa ada pajabt Pelaksana Tugas (PLT).
Pengawas UPTD Pendidikan Kecamatan Telagasari Ade Taryana S.pd mengatakan, pernyataan PGRI yang mempertahankan jabatan Kepsek tanpa periodesasi membuyarkan pertimbangan akademis dan program yang sudah diikuti dalam regulasi pendidikan. Pasalnya, terhitung Januari - April ini, ada sekitar 400 kepala SD sudah memasuki masa periodesasi, itu dibuktikan melalui SK Bupati yang tercantum jelas tanggal dan bulan habisnya seorang guru menjabat Kepsek.
Secara etika, sebut Ade, SK yang ditandatangani bupati itu sudah otomatis berlaku tanpa harus menunggu apapun karena masa jabatannya sudah habis itu masih bisa menjabat di periode ke tiga jika ada pertimbangan prestasi. Namun yang jadi persoalam para kepsek yang periodesasi Januari ini masih bertahan di sekolah dan mengabaikan SK, tanpa legalitas yang sesuai dan diganti Plt sementara dari Kepsek terdekat disatu hamparan, disisi lain sebut Ade,  Perda yang mengatur Periodesasi juga belum dicabut. "SK periodesasi sudah habis kok masih bertahan di sekolah, harusnya otomatis sudah tidak menjabat lagi," katanya.
Ade menambahkan, bagi yang sudah berhenti sebenarnya bisa mengajukan lagi dengan syarat aturan dari Kememdikbud. Bukan, malah membuat perencanaan sendiri, sementara Cakep yang sudah diseleksi pihaknya sebanyak 12 orang di Telagasari saja misalnya, mau menjabat bagaimana jika yang lama masih bertahan, bahkan sejak akhir tahun lalu sebelum SK Priodesasi Januari - april ini habis, Pengawas selaku tim seleksi Cakep, sudah mengajukan pengisian bagi SD yang Kepseknya sudah masuk priodesasi.
Jika kondisi ini dibiarkan, ia khawatir legalitas dan keabsahan kepsek yang sudah habis masa jabatannya ini bisa berlaku, apalagi dalam penandatanganan ijasah, Pencairan BOS dan lainnya, karena dasar legalitasnya adalah SK Bupati sampai tanggal ditetapkan priodesasinya. Artinya jika tidak legal, berarti Kepsek yang memilih bertahan bisa dikatakan Bodong. "Legalitas pencairan Bos, ijasah dan lainnya itu SK Kepsek, nah kalau sudah habis jabatannya apa yang jadi dasar. Bodong itu," katanya.
Ade menambahkan, untuk itu dinas disarankannya agar menyikapi hal ini. Karena, Calon kepala sekolah yang sudah lulus dan diajukan seharusnya tinggal menunggu dilantik. Jika yang lama masih bertahan dengan dalih lain, sementara Perda periodesasi belum dicabut, dipastikannya akan menimbulkan kerawanan diinternal pendidikan, baik dari sisi legalitas maupun antar guru itu sendiri. Ada baiknya, jika mau diberlakukan tanpa periodesasi, yang habis Januari - April ini tuntaskan dulu periodesasinya.
"Perda belum dicabut, ini akan muncul kerawanan legalitas di internal pendidikan nantinya," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template